Pakar transportasi Universitas Gadjah Mada (UGM) mengusulkan agar Pemkot Jogja menggandeng sejumlah komunitas sepeda untuk mengorganisir Jogja Last Friday Ride (JLFR). Diketahui, JLFR belakangan ini jadi polemik karena dinilai berdampak pada arus lalu lintas.
Kepala Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM, Dr Ir Dewanti, mengatakan sepeda sejatinya moda transportasi yang ramah lingkungan dan sejalan dengan konsep low emission zone yang diterapkan di kawasan Malioboro.
"Kalau kita lihat sebenarnya yang namanya bersepeda itu baik, bagus dalam konteks pergerakan karena tidak polutif. Ini sebenarnya cocok untuk kawasan Malioboro yang dicanangkan sebagai low emission zone. Moda sepeda ini mendukung konsep tersebut," kata Dewanti saat dihubungi detikJogja, Senin (13/7/2026).
Namun, ketika pesepeda membeludak dalam waktu bersamaan, hal itu dapat menimbulkan beberapa persoalan. Dewanti menilai jumlah peserta JLFR yang mencapai ratusan hingga ribuan orang menjadi tantangan tersendiri. Menurut dia, kapasitas jalan di kawasan Malioboro tidak dirancang untuk menampung pergerakan pesepeda dalam jumlah besar secara bersamaan.
"Persoalannya ketika jumlahnya menjadi sangat besar. Ruang jalannya sudah banyak dipakai untuk rombongan pesepeda sehingga berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas yang lain," ucapnya.
Dewanti menyebut kegiatan bersepeda dalam skala masif juga berpotensi menghambat akses menuju fasilitas umum. Salah satunya akses masyarakat menuju Stasiun Tugu maupun pergerakan kendaraan logistik dan kendaraan darurat seperti ambulans.
"Kalau ada masyarakat yang hendak menuju stasiun misalnya, bisa saja terhambat. Begitu juga kalau ada ambulans yang harus melintas. Meminggirkan ratusan atau ribuan pesepeda tentu tidak mudah dilakukan dengan cepat," jelasnya.
Saran Penjadwalan-Rute Berbeda
Mengenai Pemkot Jogja yang membatasi JLFR masuk ke kawasan Malioboro, Dewanti berpendapat, rencana itu perlu dimaknai sebagai upaya pengaturan, bukan pelarangan aktivitas bersepeda.
Ia pun mengusulkan agar JLFR dikelola lebih terstruktur melalui pengaturan waktu dan rute. Dengan demikian, peserta tidak memasuki kawasan Malioboro secara bersamaan.
"Apakah bisa grup-grupnya diatur dalam konteks waktu dan ruang. Jadi tidak semuanya masuk ke Malioboro di waktu yang sama. Mungkin ada penjadwalan, misalnya jam tertentu lewat jalur tertentu, atau bulan berikutnya menggunakan rute yang berbeda," kata dia.
Kerja Sama dengan Komunitas Sepeda
Di sisi lain, Dewanti mengakui persoalannya yaitu JLFR yang tidak memiliki organisasi atau penanggung jawab yang jelas. Kondisi itu dinilai menyulitkan pemerintah maupun aparat untuk berkoordinasi maupun mengambil langkah jika terjadi persoalan di lapangan.
"Kalau saya lihat, masalahnya tidak ada organisatornya. Jadi kalau mau ngomong ke siapa? Saya tidak bisa membayangkan Dishub atau polisi harus berkoordinasi dengan siapa. Misal terjadi kecelakaan atau gesekan dengan pengguna jalan, siapa yang harus bertanggung jawab," paparnya.
Dewanti berharap bisa terjalin kolaborasi antara pemerintah dengan komunitas sepeda agar penyelenggaraan JLFR lebih tertata.
"Mungkin Dinas Perhubungan bisa bekerja sama dengan komunitas-komunitas sepeda lokal. Jadi JLFR ini bisa lebih terorganisir, lebih tertata. Rutenya juga bisa dibuat bergantian, tidak harus selalu masuk ke Malioboro," ujarnya.
Ia menegaskan inisiatif JLFR pada dasarnya merupakan kampanye positif untuk mendorong masyarakat bersepeda. Namun, kegiatan tersebut tetap perlu dikelola agar manfaatnya tidak diiringi dampak negatif terhadap mobilitas masyarakat.
"Prinsipnya persoalan muncul karena jumlahnya yang banyak. Inisiasinya bagus untuk kampanye bersepeda. Kalau semakin banyak orang bersepeda setiap hari tentu lebih baik, tetapi kegiatan massalnya perlu diatur supaya tidak menimbulkan persoalan bagi pengguna jalan lainnya," jelasnya.
JLFR Dibatasi Masuk Malioboro
Diketahui JLFR atau kegiatan bersepeda tiap Jumat malam pada akhir bulan telah dibatasi masuk Malioboro. Pemkot Jogja menilai banyaknya pesepeda yang datang ke Malioboro membuat lalu lintas terganggu. Ketiadaan pemimpin dalam gelaran ini membuat Pemkot kesulitan untuk berkoordinasi.
"Harapan saya itu, dan saya sampaikan kepada komunitas sepeda yang kalau enggak salah hari Jumat, Minggu keempat ya, Minggu terakhir, kami berharap untuk bersepedanya terkoordinasi dengan baik dan tidak menyerbu di ruang-ruang publik yang padat seperti di core zone dan buffer zone untuk di Kota Jogja," ujar Hasto kepada wartawan, Kamis (9/7/2026).
(dil/dil)