Sederet Catatan buat Pegowes Saat Jogja Last Friday Ride

Sederet Catatan buat Pegowes Saat Jogja Last Friday Ride

Tim detikJogja - detikJogja
Sabtu, 11 Jul 2026 16:53 WIB
Pesepeda asal Purworejo, Toha Mafrudin atau Toheng (21) saat ditemui di Kotabaru, Kota Jogja, Jumat (28/11/2025).
Ilustrasi/pesepeda di Jogja Last Friday Ride. (Foto: Serly Putri Jumbadi/detikJogja)
Jogja -

Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja memberikan sederet catatan untuk para pesepeda atau pegowes saat Jogja Last Friday Ride (JFLR) di tiap Jumat malam pekan keempat. Selain melarang lewat di kawasan Malioboro, diharapkan para pegowes ini tidak menyerbu ke ruang puboik yang padat di Kota Jogja.

Hal itu disampaikan Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo merespons pegowes JFLR dibatasi melintas di Malioboro. Hasto menyoroti keramaian para pegowes saat JFLR itu tanpa koordinasi menyerbu Jogja.

"Harapan saya itu, dan saya sampaikan kepada komunitas sepeda yang kalau enggak salah hari Jumat, Minggu keempat ya, Minggu terakhir, kami berharap untuk bersepedanya terkoordinasi dengan baik dan tidak menyerbu di ruang-ruang publik yang padat seperti di core zone dan buffer zone untuk di Kota Jogja," ujar Hasto kepada wartawan, Kamis (9/7/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hasto menjelaskan ketika arus pesepeda memadati jalan tanpa pengaturan, petugas terpaksa melakukan rekayasa lalu lintas dengan menutup sejumlah jalur secara situasional. Sementara itu, di akhir pekan lalu lintas di kawasan Kota Jogja juga padat.

ADVERTISEMENT

"Nah, dalam keadaan seperti ini, memang kita mengondisikan. Dalam keadaan kita malam Minggu atau malam weekend itu, kalau kita dikeroyok sepeda tanpa aturan, tidak ada koordinasi, kan sulit sekali. Maka akhirnya kita menutup jalur-jalur tertentu pada saat itu juga, gitu," tegasnya.

Hasto menegaskan pembatasan tersebut bukan berarti melarang masyarakat bersepeda di Kota Jogja. Dia berharap kegiatan JLFR dapat berlangsung lebih tertib melalui koordinasi yang lebih baik.

"Saya berharap ya, meskipun komunitas ini kan tanpa bentuk ya, tidak ada ketuanya, tidak ada organisasinya, tapi saya yakin sebetulnya ada leader-nya yang bisa mengarahkan lah," katanya.

Sementara itu, pihak kepolisian menyebut pembatasan para pegowes itu di kawasan Malioboro merupakan respons atas keluhan para pedagang. Rombongan pegowes itu disebut mengganggu pengunjung dan memicu macet.

"Pada dasarnya kegiatan kita mengarahkan untuk tidak masuk Malioboro ini sudah berjalan lama, pasca kejadian yang edisi 184 atau 185. Kita ambil kebijakan sementara, karena kita sudah berupaya untuk komunikasi dengan teman-teman yang di JFLR tapi tidak ada jawaban, tidak ada tanggapan, ya akhirnya kalau untuk melarang secara total kan enggak bisa ya," ujar Kasat Lantas Polersta Jogja AKP Alvian Hidayat saat dihubungi detikJogja, Kamis (2/7).

Alvian menerangkan pihaknya tidak melarang para pegowes tersebut beraktivitas. Hanya saja, mereka diminta tidak melalui Malioboro. Meski masih ada pegowes JFLR yang lewat dari sirip Malioboro, pihaknya menyebut jumlahnya jauh berkurang dibandingkan sebelumnya.

"Langkah antisipasi kita mengupayakan ini di pintu masuk utama yang di depan Hotel De Djokja dan juga depan Pos Teteg yang Loco Cafe itu. Kita gelar personel di sana. Ketika ada teman-teman pesepeda kita arahkan untuk lurus ke barat, ke arah Pasar Kembang," tuturnya.

Pihaknya pun mengaku kewalahan mengatur aktivitas JFLR ini karena tak ada organisasi atau penanggung jawab yang jelas. Sehingga komunikasi untuk koordinasi menjadi sulit dilakukan.

"Nah, ini yang memang akhirnya menjadi kendala dari sisi pemerintahan ini berkomunikasi dengan teman-teman di sana. Padahal semua itu kan perlu komunikasi, supaya semuanya nanti bisa tertata dengan baik, akhirnya tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan," jelasnya.

JLFR Siap Evaluasi

Sebelumnya, Jogja Last Friday Ride (JLFR) buka suara terkait pembatasan rute di kawasan Malioboro Jogja. Mereka mengaku siap evaluasi.

Dalam pernyataan yang diterima detikJogja, JLFR menyoroti ironi ketika kemacetan akibat dominasi kendaraan bermotor dianggap sebagai hal yang lumrah. Sebaliknya, aktivitas warga seperti bersepeda dan berjalan kaki di ruang publik justru dinilai sebagai gangguan.

"Yang ironis hari ini bukan sekadar perdebatan tentang sebuah kegiatan bersepeda, melainkan cara kita memandang ruang jalan," tulis JLFR dalam pernyataan sikapnya melalui salah satu perwakilan yang enggan disebut namanya, Kamis (9/7).

JLFR menegaskan sejak awal komunitas tersebut tidak dibentuk untuk menguasai jalan atau menghambat aktivitas masyarakat. Menurut mereka, kegiatan Last Friday Ride bertujuan merayakan budaya bersepeda sekaligus mengingatkan bahwa jalan merupakan ruang publik yang seharusnya dapat dinikmati seluruh pengguna secara adil, aman, dan saling menghormati.

"Kami menyadari bahwa setiap kegiatan di ruang publik harus diselenggarakan secara tertib, menghormati aturan, serta meminimalkan dampak terhadap masyarakat. Apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya, kami terbuka terhadap evaluasi dan perbaikan," demikian bunyi pernyataan tersebut.

"Apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya, kami terbuka terhadap evaluasi dan perbaikan," lanjut pernyataan tersebut.

Halaman 2 dari 2
(ams/apu)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads