Sultan HB X Minta Kasus Mafia Tanah Libatkan Lurah Concat Diusut Tuntas

Jogja -

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X angkat bicara soal Lurah Condongcatur (Concat), Sleman, yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi penyalahgunaan Tanah Kas Desa (TKD). Sultan menyebut penyelidikan kasus mafia TKD di Concat sudah berlangsung lama.

"Condongcatur kan berproses sudah lama, karena kan tidak hanya dia, kan berproses dari pengakuan yang ada," terang Sultan saat ditemui usai menghadiri acara di Kota Jogja, Rabu (3/6/2026).

Sultan pun mendukung para pihak yang tersandung kasus mafia TKD Concat itu diproses hukum.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya udah berproses hukum aja, karena dia tidak tunduk pada hukum, ya sudah selesaikan di pengadilan aja," tegasnya.

Sultan pun menyesalkan masih adanya lurah nakal yang main-main dengan tanah kas desa. Sultan HB X mewanti-wanti jika tak diproses hukum, lama-lama tanah kas desa itu bisa habis.

"Kalau itu tanya Pak Lurah, jangan tanya saya, motifnya bisa berbeda-beda. Kalau saya tegakkan hukum saja. Negakkan hukum aja wani, opo meneh didiemkan aja wah abis tanahnya," terang Sultan.

Sebelumnya, Ditreskrimsus Polda DIY mengungkap kasus dugaan korupsi penyalahgunaan Tanah Kas Desa (TKD) di Kalurahan Condongcatur, Sleman. Lurah Condongcatur, Reno Candra Sangaji, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

"Kemudian penyidik menetapkan satu tersangka ya dalam kasus ini. Tersangkanya sendiri adalah dari pihak Lurah Condongcatur itu sendiri," kata Kabid Humas Polda DIY Kombes Ihsan saat dimintai konfirmasi saat ditemui wartawan di Mapolda DIY, Selasa (2/6).

Ihsan menjelaskan kasus ini terkait dengan pemanfaatan tanah di Padukuhan Gandok. Tanah tersebut disewakan ke sejumlah orang tanpa ada izin dari Gubernur. Hasil audit BPKP, kerugian dalam kasus ini mencapai Rp 1 miliar lebih.

"Kalau sesuai dengan hasil penyidikan adalah tanah yang berada di daerah Padukuhan Gandok, Condongcatur. Ini yang disewakan kepada 17 penyewa dan penyewaan ini tanpa ada izin dari Gubernur DIY, sehingga merugikan. Kerugiannya sekitar Rp 1 miliar lebih," jelasnya.