Anggaran Program Bedah Rumah Pemerintah Naik Jadi Rp 8,1 Triliun Tahun Depan

Anggaran Program Bedah Rumah Pemerintah Naik Jadi Rp 8,1 Triliun Tahun Depan

Pradito Rida Pertana - detikJogja
Jumat, 07 Nov 2025 22:03 WIB
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait  saat memberikan keterangan, Jumat (7/11/2025).
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait saat memberikan keterangan, Jumat (7/11/2025). Foto: Pradito Rida Pertana/detikJogja
Bantul -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, anggaran program bedah rumah atau untuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) akan meningkat tahun depan. Program itu akan menyerap 80 persen anggaran Kementerian PKP.

"Tahun ini BSPS hanya untuk 45 ribu unit rumah, tapi tahun depan naik jadi 400 ribu unit. Jadi luar biasa kenaikannya," kata Menteri Ara di Banguntapan, Bantul, Jumat (7/11/2025) malam.

Semua itu karena sebagian besar anggaran Kementerian PKP dialokasikan untuk membantu rakyat miskin. Di mana semua itu merupakan keinginan dari Presiden RI, Prabowo Subianto.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Total anggaran Kementerian PKP tahun 2026 sekitar Rp 10,89 triliun dan Rp 8,1 triliun atau 80 persen diarahkan khusus untuk membantu rakyat miskin memperbaiki rumah mereka," ujarnya.

ADVERTISEMENT

Sehingga efisiensi anggaran tidak begitu berdampak pada program Presiden Prabowo untuk mengutamakan hunian layak bagi rakyat.

"Itu politik anggaran yang berpihak. Presiden tidak bicara efisiensi untuk rakyat miskin, tapi keberpihakan. Ini royal dalam arti positif yaitu mengutamakan rakyat," ucapnya.

Di sisi lain, Menteri Ara menyebut saat ini terdapat sekitar 9,9 juta penduduk Indonesia yang belum memiliki rumah. Selain itu, 26,9 juta lainnya menempati rumah tidak layak huni dan untuk menjawabnya dengan membangun lebih banyak rumah subsidi.

"Rumah subsidi itu anggarannya sudah dinaikkan luar biasa oleh Presiden. Biasanya hanya bangun 200-220 ribu unit per tahun, sekarang langsung jadi 350 ribu unit," katanya.

Melalui kebijakan itu pemerintah tidak hanya berupaya memperluas kepemilikan rumah bagi rakyat miskin. Namun dengan adanya peningkatan tersebut juga menggerakkan ekonomi rakyat karena membangun satu rumah subsidi bisa melibatkan empat sampai lima pekerja.

"Itu baru pekerjanya, belum ibu-ibu warung yang jualan di sekitar proyek, belum toko bangunan, belum sopir truk dan belum industri bahan bangunan. Jadi skosistemnya besar sekali," ujarnya.




(afn/afn)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads