Rencana pengoperasian Embarkasi Haji Kulon Progo saat ini masih terus dimatangkan. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah dalam waktu dekat akan bertemu untuk membuat keputusan terkait rencana itu.
Wakil Ketua Komisi VIII (Bidang Agama) DPR RI, Singgih Januratmoko, mengatakan rapat lanjutan antara pemerintah dan DPR dijadwalkan berlangsung pada 27 Oktober mendatang. Dalam rapat itu, pembahasan terkait teknis operasional dan lokasi embarkasi akan difinalisasi.
"Embarkasi sejauh ini, Sekda dan asisten sudah siap. Tinggal nunggu rapat terakhir saja. Soalnya, insyaAllah tanggal 27 (Okober) besok kita sudah rapat lanjutan di Jakarta bersama DPR dan pemerintah," terangnya kepada wartawan di Kantor DPD Partai Golkar, Rabu (15/10/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia berharap dalam rapat tersebut sudah bisa disepakati beberapa hal penting dalam pengoperasian Embarkasi Haji Kulon Progo. Sehingga, pada November mendatang DPR dan pemerintah sudah bisa membuat keputusan.
"Sehingga pada 4 November insyaAllah sudah diputuskan," kata dia.
Singgih menjelaskan, mereka berencana untuk mengoperasikan fasilitas embarkasi haji berbasis hotel, dengan memanfaatkan sejumlah hotel di kawasan Kulon Progo. Melalui terobosan tersebut embarkasi itu tidak perlu lagi membangun asrama.
"Terobosannya berbasis hotel. Kenapa harus berbasis hotel? Karena kita memanfaatkan hotel-hotel yang memang operasinya baru menurun di Kulon Progo," jelasnya
Menurutnya, jika disetujui, embarkasi ini akan menampung sekitar 4.000 jemaah haji setiap musim keberangkatan. Dua hotel di Kulon Progo disiapkan sebagai tempat karantina dan pelatihan jemaah sebelum berangkat ke Tanah Suci.
Keberadaan embarkasi haji tidak hanya berfungsi untuk melayani jemaah, tetapi juga diharapkan menjadi stimulus bagi sektor ekonomi lokal, khususnya perhotelan dan jasa di kawasan Kulon Progo.
"Ekonomi berputar itu nomor satu. Dengan adanya itu, hotel-hotel yang sekarang sepi bisa hidup lagi, tenaga kerja terserap, dan ekonomi daerah ikut bergerak," tambahnya.
Diketahui, Embarkasi Haji DIY ditarget bisa beroperasi tahun mendatang. Namun, hingga kini pemerintah dan DPR masih membahas skema dan kesiapan teknisnya sebelum ditetapkan secara resmi.
Artikel ini ditulis oleh Redella Reffa Herdianti peserta Program PRIMA Magang Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI)
(dil/apl)
Komentar Terbanyak
Tagar #PatrickOut Meledak, Media Belanda Pertanyakan Nasib Kluivert di Timnas
Mahar Cek Rp 3 M Belum Bisa Cair, Mbah Tarman Ungkap Alasannya
Harga Sembako Jogja Hari Ini 14 Oktober 2025: Cabai Merah Keriting Bergerak!