Golkar Kawal Program Prabowo, Fokus Angkat Ekonomi Rakyat Lewat SDA-UMKM

Jogja -

Partai Golkar menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Golkar menegaskan siap mengawal program-program pemerintah yang berpihak pada kesejahteraan rakyat.

Hal ini disampaikan Ketua DPD Golkar DIY, Singgih Januratmoko. Dia menyebut kader Golkar di seluruh daerah berkomitmen memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

"Memang Golkar itu kadernya tersebar, dari eksekutif sampai legislatif ya. Dari provinsi sampai kabupaten, sampai di DPR RI, terus eksekutif sampai menteri juga. Memang kita mendorong dari partai bahwa kita akan seperti tagline Golkar 'Suara rakyat adalah suara Golkar'," ujar Singgih saat ditemui di kantor DPD Golkar DIY, Kotabaru, Kota Jogja, Rabu (15/10/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita akan berperan aktif benar, berperan benar untuk memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan rakyat, mengangkat kesejahteraan," sambungnya.

Singgih mengatakan, Golkar sudah menyiapkan langkah konkret untuk mendukung pemerintahan Prabowo, sejalan dengan arahan Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia.

"Terutama sekarang di masa zaman Pak Prabowo, kita kemarin Ketum sudah bertekad bahwa kita memang akan menyukseskan, akan ikut berkiprah dalam pemerintahan Pak Prabowo itu untuk memajukan, menyukseskan dari program-program Pak Presiden Prabowo," ujar dia.

Terkait pengelolaan sumber daya alam (SDA), Singgih menilai langkah Golkar sudah menunjukkan arah positif. Yaitu dalam memperkuat ekonomi rakyat, khususnya sektor energi dan UMKM.

"Kalau urusan SDA, Pak Bahlil, itu kan saya rasa dari Golkar itu sudah bekerja dengan baik, sudah optimal memperjuangkan. Salah satunya untuk minyak dan UMKM. Sekarang malah kita, Pak Ketum, Pak Menteri, Pak Bahlil, membuat keputusan, membuat peraturan menteri untuk supaya itu bisa dilegalkan dan untuk masyarakat," jelasnya.

Kebijakan tersebut, kata Singgih, membuat aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar wilayah tambang kembali bergerak.

"Daripada ilegal, malah dimanfaatkan dalam hal tanda kutip yang tidak baik bagi oknum-oknum, kalau itu malah legal semuanya, gitu," ucapnya.