Erick Thohir Diisukan Jadi Menpora, Kementerian BUMN Dihapus?

Gedung Kementerian BUMN. Foto: Hendra Kusuma-detikFinance

Jogja -

Anggota DPR RI dari Komisi VI, Mufti Anam, mendengar isu bahwa Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan dihapus dan dilebur ke Danantara. Isu ini muncul di tengah kabar Menteri BUMN Erick Thohir rencananya bakal dilantik sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) siang ini.

Dilansir detikNews, Mufti pun mewanti-wanti supaya kebijakan itu jangan diputuskan secara terburu-buru.

"Saya baru mendengar isu itu, tapi belum bisa dipastikan kebenarannya. Terkait beredarnya informasi bahwa Kementerian BUMN akan dihapus dan difokuskan ke Danantara, kalau memang tujuannya untuk mengoptimalkan fokus dan kinerja BUMN, mungkin publik bisa memahami," kata Mufti Anam kepada wartawan, Rabu (17/9/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mufti menjelaskan keputusan itu jangan sampai menimbulkan kerumitan. Ia juga mengingatkan supaya ada penjaminan terhadap pengelolaan BUMN yang menyangkut aset negara itu.

"Tetapi yang jauh lebih penting adalah: apakah bisa dijamin pengelolaan BUMN akan benar-benar lebih baik bila diurus lewat model badan atau sepenuhnya di urus BPI danantara? atau justru menambah kerumitan dan menghambat akselerasi dan transformasi BUMN," kata Mufti.

Anggota Komisi VI dari Fraksi PDIP itu meminta pemerintah supaya tidak gegabah dalam bersikap. Ia berujar, kebijakan strategi harus mempertimbangkan sejumlah aspek, termasuk undang-undang dan koridor hukum yang jelas.

"Kami berharap pemerintah tidak terburu-buru mengambil keputusan besar seperti ini. Kebijakan strategis yang menyangkut aset negara dan hajat hidup rakyat banyak harus dipastikan sesuai dengan prinsip good corporate governance, taat pada Undang-Undang, serta berada dalam koridor hukum yang jelas," kata Mufti.

Ia mewanti-wanti jangan sampai ada penumpang gelap yang menunggangi suatu kebijakan. Mufti meminta pemerintah melibatkan DPR, pakar, hingga publik dalam mengambil keputusan.

"Jangan sampai ada 'penumpang gelap' yang menunggangi kebijakan ini untuk kepentingan kelompok tertentu, sementara rakyat hanya jadi penonton. Saya mengingatkan, jangan menyelesaikan masalah dengan cara membakar lumbung," ujar Mufti.

"Justru kita harus pastikan BUMN dikelola sebaik-baiknya agar manfaatnya sebesar-besarnya dirasakan oleh rakyat. Pemerintah harus transparan, melibatkan DPR, pakar, dan publik sebelum membuat langkah yang berimplikasi langsung pada arah pengelolaan aset negara kita," imbuhnya.

Isu Erick Thohir Jadi Menpora

Sebelumnya, santer Erick Thohir yang menjabat sebagai Ketua Umum PSSI tersebut santer bakal didapuk menjadi Menpora. Pelantikan disebut bakal dilaksanakan di Istana Negara Rabu (17/9) siang.

Dilansir detikSport, Rabu (17/9/2025), nama Erick muncul dalam daftar lantik jabatan baru yang beredar di kalangan awak media. Selain itu, Menko Polkam (Menteri Koordinator Politik dan Keamanan) bakal dijabat oleh mantan Kepala Staf Umum TNI Djamari Chaniago, dan Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker) akan diisi Afriansyah Noor.

Sejumlah nama dijagokan untuk mengisi kursi Menpora. Di antaranya politisi Partai Golkar Puteri Komarudin hingga aktor sekaligus presenter Raffi Ahmad.

Belakangan muncul juga nama Wakil Ketua Umum II PSSI Ratu Tisha Destria. Namun pada akhirnya justru Erick Thohir yang dipilih Presiden RI Prabowo Subianto untuk menggantikan Dito.

Sekjen PSSI Yunus Nusi sudah coba dikonfirmasi detikSport mengenai kabar pelantikan Erick Thohir menjadi Menpora baru. Namun Yunus Nusi belum menjawab via pesan singkat.

Adapun Menpora baru sudah ditunggu sejumlah agenda olahraga. Beberapa di antaranya adalah SEA Games 2025 di akhir tahun, Asian Games 2026, dan persiapan memenuhi target Presiden Prabowo buat RI mengirim 100 atlet ke Olimpiade 2028.