Hasto Walkot Jogja Terpilih soal Retret Kepala Daerah: Samakan Arah Mindset

Jogja -

Wali Kota Jogja terpilih, Hasto Wardoyo komentari soal pelantikan serentak 6 Februari 2025 mendatang dan wacana adanya kegiatan semacam 'retret' bagi kepala daerah terpilih sebelum dilantik.

Ditemui saat turut dalam kegiatan bersih-bersih Klenteng Fuk Ling Miau atau Klenteng Gondomanan, Hasto awalnya mengaku tak begitu mempermasalahkan soal pelantikan serentak esok. Ia lebih fokus pada program 100 hari kerjanya.

"Ya nggak ada persiapan khusus, paling persiapan baju untuk pelantikan," ungkapnya saat ditemui awak media di Klenteng Gondomanan, Jumat (24/1/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Cuma yang perlu disiapkan betul kan ketika begitu dilantik kan kita punya program 100 hari kerja itu yang harus kita pikirkan betul," sambung Hasto.

Dalam mempersiapkan program 100 hari kerja, Hasto mengaku telah membuat tim khusus untuk menghadapi transisi pemerintahan ini.

"Saya memang membentuk semacam tim untuk transisi ini. Tim ini ya mereka-mereka yang mewakili lintas sektor, lintas komunitas, untuk bisa memberikan masukan," paparnya.

"Sehingga harapan saya begitu dilantik sudah ada konsep-konsep yang presisi untuk apa yang harus saya kerjakan secara teknis," imbuh Hasto.

Adapun terkait wacana adanya kegiatan retret untuk kepala daerah, Hasto pun menyambut baik. Menurutnya, kegiatan semacam ini penting untuk menyamakan persepsi kepala daerah, apalagi banyak kepala daerah yang baru terpilih tahun ini.

"Sangat setuju, kalau pengalaman saya kan kepala daerah itu mindsetnya berbeda beda, sehingga kalau ada retreat ini saya kira menyamakan visi misi, arah, dan memahamkan. Karena banyak yang baru menjadi kepala daerah, banyak yang baru pertama kali ikut dalam pemerintahan," terangnya.

"Proses retret ini menurut saya bagus untuk memahamkan isi pikiran kepala daerah yang berbeda-beda," imbuh Hasto.

Lebih lanjut kata Hasto, akan banyak hal yang bisa diambil dalam kegiatan retret dan bisa dibawa ke pemerintahan Kota Jogja. Salah satunya adalah kedisiplinan.

"Paling nanti yang saya bawa dari retret ini ke Pemkot Jogja itu kedisiplinan, saya yakin dalam retret nanti banyak ditanamkan kedisiplinan," pungkasnya.

Selengkapnya di halaman selanjutnya

Diberitakan sebelumnya, dikutip dari detikNews, Komisi II DPR dan Mendagri Tito Karnavian bersama KPU, Bawaslu dan DKPP telah menyetujui jadwal pelantikan kepala daerah tanpa sengketa Mahkamah Konstitusi (MK). DPR dan pemerintah sepakat pelantikan digelar pada 6 Februari.

Kesepakatan itu diambil dalam rapat kerja di ruang rapat Komisi II DPR, gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/2025). Pelantikan akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi RI dan telah ditetapkan oleh KPUD, serta sudah diusulkan oleh DPRD provinsi/kabupaten/kota kepada Presiden RI/Menteri Dalam Negeri RI untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta 50 Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan pelantikan serentak pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara, kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dilaksanakan," ujar Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy, membacakan bunyi poin kesimpulan rapat diikuti ketukan palu.

Sementara soal wacana retret, Menteri Koordinator (Menko) Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan Presiden Prabowo Subianto ingin mengumpulkan para kepala daerah terpilih dalam kegiatan semacam 'retret' menteri sebelum dilantik. Yusril mengatakan kegiatan itu bertujuan menyamakan pandangan antara pemerintah pusat dan daerah.

"Kita perlu ada sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan juga keinginan Bapak Presiden bahwa seluruh kepala daerah itu akan dikumpulkan seperti dulu para menteri, wakil menteri dan kepala badan dikumpulkan di Magelang," kata Yusril kepada wartawan di Istana Jakarta, Jumat (10/1/2025).

"Supaya kita memiliki perspektif yang sama, yang sekarang dihadapi oleh pemerintah. Apalagi sekarang ini terkait dengan daerah itu, harus ada sinkronisasi antara pusat dan daerah, program-program pemerintah pusat supaya juga dilaksanakan pemerintah daerah," lanjut dia.

Ditanya apakah 'retret' kepala daerah itu juga akan digelar di Magelang, Jawa Tengah, sebagaimana yang dilaksanakan para menteri, Yusril mengaku belum tahu-menahu.