Apa Itu Demokrasi? Ini Sejarah, Tujuan, Prinsip, Macam, serta Contohnya

Demokrasi, sebuah istilah yang cukup sering kita dengar, terlebih saat membahas tentang negara atau politik. Namun, apa itu demokrasi sebenarnya? Mari kita cari tahu lebih dalam, detikers!

Dikutip dari buku Mengenal Lebih Dekat Demokrasi di Indonesia oleh Nadrilun, Istilah 'demokrasi' berasal dari Yunani Kuno dan pertama kali digunakan di Athena pada abad ke-5 SM. Secara etimologis, demokrasi berasal dari dua kata yaitu 'demos' yang berarti rakyat, dan 'kratos' atau 'cratein,' yang berarti pemerintahan. Dengan begitu, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan oleh rakyat. Saat ini, demokrasi menjadi indikator penting dalam perkembangan politik suatu negara dan berperan dalam pembagian kekuasaan.

Dalam sistem demokrasi, pembagian kekuasaan umumnya berdasarkan konsep Trias Politica. Konsep ini mengatur bahwa kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat harus digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Namun, kekuasaan yang berlebihan dari pemerintah atau lembaga legislatif dapat menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia.

Sejarah Demokrasi

Masih dikutip dari buku Mengenal Lebih Demokrasi di Indonesia oleh Nadrilun, penerapan demokrasi pertama kali ditemukan di kota Athena, Yunani kuno, sekitar abad ke-6 hingga ke-3 SM. Pada masa itu, masyarakat Athena menerapkan bentuk demokrasi langsung. Seluruh warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi langsung dalam pengambilan keputusan politik.

Dalam demokrasi langsung, keputusan politik diambil berdasarkan suara mayoritas. Jika pemerintah ingin membuat keputusan penting, mereka akan mengumpulkan semua warga negara di satu tempat. Warga negara diberi kesempatan untuk memberikan pendapat dan suara mereka. Keputusan akhir dibuat berdasarkan kehendak rakyat. Sistem ini sangat efektif di Athena karena jumlah warganya yang relatif kecil.

Namun, seiring berkembangnya zaman, tantangan baru muncul. Negara-negara menjadi lebih besar dengan populasi yang sangat banyak. Kesulitan untuk mengumpulkan semua rakyat di satu tempat untuk berdiskusi membuat praktik demokrasi langsung menjadi tidak realistis. Oleh karena itu, muncul konsep demokrasi tidak langsung. Dalam sistem ini, rakyat menyalurkan kehendaknya melalui wakil-wakil yang mereka pilih untuk duduk di Dewan Perwakilan Rakyat.

Demokrasi tidak langsung, atau demokrasi perwakilan, memudahkan rakyat untuk terlibat dalam proses politik. Wakil-wakil ini dipilih secara berkala melalui pemilihan umum. Mereka bertanggung jawab untuk mewakili kepentingan rakyat dalam pengambilan keputusan. Saat ini, hampir semua negara di dunia menerapkan demokrasi perwakilan sebagai bentuk utama pemerintahan.

Seiring dengan berkembangnya paham demokrasi modern, negara dan masyarakat juga menjamin hak-hak politik bagi warganya. Selain itu, mereka juga berupaya menjamin kesejahteraan sosial dan ekonomi. Dengan adanya jaminan ini, diharapkan setiap individu dapat menikmati haknya dan hidup dengan sejahtera di dalam masyarakat yang demokratis.

Tujuan Demokrasi

Masih dikutip dari sumber yang sama, demokrasi bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk mencapai cita-cita bersama. Tujuan utama demokrasi adalah untuk memakmurkan dan menyejahterakan rakyat serta mewujudkan keadilan sosial. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yang menekankan kemanusiaan yang adil dan beradab serta pengakuan terhadap hak-hak sipil, politik, sosial, ekonomi, dan budaya.

Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi pemerintahan. Melalui parlemen, rakyat dapat merancang dan menetapkan hukum dan undang-undang yang mengatur kehidupan negara. Dengan demikian, demokrasi harus dihargai dan diterapkan untuk memastikan bahwa pemerintah berfungsi demi kepentingan rakyat dan tidak bertindak sewenang-wenang.

Prinsip Demokrasi

Berdasarkan buku Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan oleh Dr Winarno yang mengutip Demokrasi Vs Kediktatoran tulisan Sukarna, terdapat 20 prinsip demokrasi sebagai sistem politik, yaitu:

1. Pembagian kekuasaan: Kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif berada pada badan yang berbeda.
2. Pemerintahan konstitusional.
3. Pemerintahan berdasarkan hukum.
4. Pemerintahan mayoritas.
5. Pemerintahan dengan diskusi.
6. Pemilihan umum yang bebas.
7. Partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya.
8. Manajemen yang terbuka.
9. Pers yang bebas.
10. Pengakuan terhadap hak-hak minoritas.
11. Perlindungan terhadap hak asasi manusia.
12. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.
13. Pengawasan terhadap administrasi negara.
14. Mekanisme politik yang seimbang antara kehidupan politik masyarakat dan kehidupan politik pemerintah.
15. Kebijakan pemerintah dibuat oleh badan perwakilan politik tanpa paksaan dari lembaga manapun.
16. Penempatan pejabat pemerintahan berdasarkan merit system, bukan spoil system.
17. Penyelesaian masalah secara damai, bukan dengan kompromi paksa.
18. Jaminan terhadap kebebasan individu dalam batas-batas tertentu.
19. Konstitusi atau UUD yang demokratis.
20. Prinsip persetujuan rakyat.

Macam-Macam Demokrasi

Dikutip dari buku Pendidikan Kewarganegaraan S1 Kebidanan oleh Indrie Lutfiana dkk, macam-macam demokrasi dapat dilihat dari penyaluran kehendak rakyat, hubungan antarkelengkapan negara, dan prinsip ideologi. Mari simak penjelasan lengkapnya di bawah ini.

A. Demokrasi Berdasarkan Penyaluran Kehendak Rakyat

Demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat dapat dibagi menjadi dua jenis:

1. Demokrasi Langsung

Dalam demokrasi langsung, rakyat secara langsung terlibat dalam proses pengambilan keputusan negara. Setiap warga negara memiliki hak untuk memberikan suara atau pendapatnya dalam menentukan kebijakan yang akan diambil.

Sistem ini biasanya diterapkan di negara atau komunitas yang memiliki populasi kecil, karena semua warga negara harus berkumpul untuk membuat keputusan. Contoh dari demokrasi langsung bisa dilihat pada referendum di mana seluruh rakyat memberikan suara untuk satu isu penting.

2. Demokrasi Tidak Langsung

Demokrasi tidak langsung melibatkan pemilihan wakil-wakil rakyat yang akan duduk di parlemen. Wakil-wakil ini kemudian membuat keputusan atas nama rakyat.

Sistem ini lebih efisien diterapkan di negara-negara dengan populasi besar karena mustahil untuk mengumpulkan semua rakyat setiap kali pengambilan keputusan. Pemilu adalah contoh utama dari mekanisme demokrasi tidak langsung, di mana rakyat memilih wakil mereka untuk mengelola pemerintahan.

B. Demokrasi Berdasarkan Hubungan Antaralat Kelengkapan Negara

Demokrasi juga bisa dibedakan berdasarkan hubungan antara badan eksekutif, legislatif, dan rakyat. Jenis-jenisnya adalah:

1. Demokrasi Perwakilan dengan Sistem Referendum

Pada demokrasi ini, rakyat memilih wakilnya untuk duduk di parlemen, tetapi mereka tetap mengawasi keputusan wakilnya melalui referendum. Jika ada kebijakan yang dirasa tidak sesuai dengan keinginan rakyat, mereka bisa menolak melalui referendum. Hal ini memberi kontrol tambahan kepada rakyat terhadap wakil-wakil yang mereka pilih.

2. Demokrasi Perwakilan dengan Sistem Parlementer

Dalam sistem parlementer, hubungan antara badan eksekutif dan legislatif sangat erat. Eksekutif, biasanya berupa kabinet, dipilih oleh parlemen dan bertanggung jawab kepada parlemen. Jika kabinet tidak mendapat dukungan mayoritas dari parlemen, mereka bisa dijatuhkan melalui mosi tidak percaya. Ini memastikan keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif.

3. Demokrasi Perwakilan dengan Sistem Pemisahan Kekuasaan

Pada sistem ini, terdapat pemisahan yang jelas antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Presiden, sebagai kepala eksekutif, mengangkat menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada presiden, bukan kepada parlemen. Sistem ini memungkinkan eksekutif bekerja secara independen dari legislatif, dan mereka tidak bisa dijatuhkan oleh parlemen.

4. Demokrasi Perwakilan dengan Sistem Referendum dan Inisiatif Rakyat

Sistem ini menggabungkan demokrasi perwakilan dengan demokrasi langsung. Rakyat memilih wakilnya, tetapi mereka juga memiliki kesempatan untuk mengajukan inisiatif langsung atau menolak keputusan tertentu melalui referendum. Ini memberi ruang bagi partisipasi rakyat yang lebih aktif dalam proses politik.

C. Macam-Macam Demokrasi Berdasarkan Prinsip Ideologi

Berdasarkan prinsip ideologi, demokrasi dapat dibagi menjadi beberapa jenis:

1. Demokrasi Liberal

Demokrasi liberal menekankan kebebasan individu sebagai nilai yang paling utama. Setiap individu memiliki hak untuk berpendapat, berkumpul, dan menjalankan hidupnya dengan bebas selama tidak melanggar hak orang lain. Meskipun sistem ini mementingkan kebebasan individu, sering kali kepentingan umum menjadi terabaikan.

2. Demokrasi Rakyat

Demokrasi rakyat berakar pada paham sosialisme atau komunisme. Dalam sistem ini, kepentingan negara atau kepentingan umum lebih diutamakan daripada kebebasan individu. Pemerintah memiliki peran besar dalam mengatur kehidupan masyarakat untuk memastikan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi semua warganya.

3. Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila merupakan sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Demokrasi ini berlandaskan pada nilai-nilai sosial dan budaya bangsa Indonesia. Prinsip utama dari demokrasi Pancasila adalah musyawarah untuk mencapai mufakat, di mana keputusan diambil berdasarkan kesepakatan bersama demi kepentingan seluruh masyarakat, bukan kepentingan individu atau golongan.

Contoh Demokrasi

Berdasarkan informasi yang terdapat pada Kajian Akademik Penegasan Demokrasi Pancasila oleh Badan Pengkajian MPR RI, berikut ini adalah beberapa contoh demokrasi yang diterapkan dalam kehidupan.

1. Taat Membayar Pajak

Taat membayar pajak adalah contoh nyata perwujudan demokrasi dalam bidang sosial budaya. Pajak yang dibayarkan oleh warga negara berfungsi untuk membiayai pembangunan nasional.

Dengan demikian, hasil dari pajak ini akan dinikmati oleh masyarakat secara langsung. Kesadaran untuk membayar pajak menunjukkan bahwa warga negara berkontribusi dalam menciptakan kesejahteraan bersama.

2. Memiliki Rasa Malu dan Tanggung Jawab kepada Publik

Memiliki rasa malu dan tanggung jawab kepada publik adalah karakter penting, terutama bagi pemimpin. Karakter ini mendorong pemimpin untuk bertindak jujur dan penuh integritas.

Dengan memiliki rasa malu dan tanggung jawab, pemimpin akan berusaha untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini berkontribusi pada terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

3. Mendengar dan Menghargai Pendapat Orang Lain

Sikap mendengar dan menghargai pendapat orang lain sangat penting dalam demokrasi. Setiap warga negara, terutama pemimpin, harus siap menerima masukan dari orang lain.

Pemimpin yang baik akan mengutamakan pendapat masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, keputusan yang diambil akan lebih representatif dan mencerminkan keinginan rakyat.

4. Memiliki Kejujuran dan Integritas

Kejujuran dan integritas adalah nilai yang seharusnya dimiliki setiap warga negara, mulai dari usia dini. Dalam konteks kepemimpinan, integritas dan kejujuran menjadi modal utama agar pemimpin dapat dipercaya.

Dengan memiliki karakter ini, diharapkan kasus-kasus korupsi di kalangan pejabat negara dapat diminimalkan. Hal ini akan membawa dampak positif bagi citra pemerintah di mata rakyat.

5. Siap Menerima Kesalahan atau Kekalahan Secara Dewasa

Kemampuan untuk menerima kesalahan atau kekalahan dengan lapang dada adalah ciri penting dari seorang demokratis. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan atau mengalami kekalahan.

Sikap ini menunjukkan bahwa seseorang memiliki jiwa besar dan dapat belajar dari pengalaman. Dalam konteks politik, sikap ini sangat relevan ketika menghadapi hasil pemilu.

6. Ikut Serta dalam Pemilu

Salah satu perwujudan demokrasi yang paling nyata adalah partisipasi dalam pemilu. Pemilu di Indonesia diadakan setiap lima tahun untuk memilih anggota dewan legislatif.

Dengan ikut serta, warga negara dapat menyuarakan aspirasinya dan menentukan wakilnya. Keikutsertaan dalam pemilu ini menunjukkan bahwa setiap suara dihargai dalam sistem demokrasi.

7. Saling Menghormati dan Menghargai Keberagaman

Indonesia dikenal dengan keberagamannya, mulai dari suku, agama, hingga budaya. Saling menghormati dan menghargai perbedaan adalah kunci untuk menjaga persatuan.

Masyarakat harus menyadari bahwa meskipun berbeda, kita tetap satu bangsa. Hal ini menciptakan suasana damai dan harmonis dalam kehidupan bermasyarakat.

8. Mengutamakan Musyawarah untuk Mufakat

Musyawarah untuk mufakat adalah ciri khas demokrasi Pancasila. Dalam setiap pengambilan keputusan, musyawarah harus diutamakan. Jika tidak mencapai mufakat, baru dilakukan pemungutan suara. Pendekatan ini menekankan pentingnya kerjasama dan saling pengertian dalam mencapai kesepakatan yang baik.

9. Mendahulukan Kepentingan Negara

Dalam demokrasi, mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi adalah sikap yang harus dimiliki oleh semua warga negara. Jika setiap orang lebih mementingkan kepentingan pribadi, maka cita-cita pembangunan nasional tidak akan tercapai. Oleh karena itu, penting untuk selalu mengutamakan kepentingan bersama demi kemajuan bangsa.

Demikian penjelasan mengenai apa itu demokrasi hingga contohnya. Semoga bermanfaat!

Video Anies di Rapimnas Gerakan Rakyat: Gagasan Perubahan Harus Dijaga

Video Anies di Rapimnas Gerakan Rakyat: Gagasan Perubahan Harus Dijaga