Menkopolhukam Minta Tak Ada Mutasi TNI-Polri Sampai Kelar Pilkada

Sleman -

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto meminta tidak ada mutasi di tubuh Polri dan TNI hingga Pilkada usai.

Hal itu disampaikan Hadi saat membuka Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 Wilayah Jawa di Royal Ambarrukmo, Kabupaten Sleman, DIY, hari ini.

Dalam sambutannya, Hadi mengatakan tahapan Pilkada 2024 telah dimulai sehingga stabilitas mutlak dijaga.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Untuk mewujudkan Pilkada yang aman dan damai, tentunya stabilitas politik, hukum, dan keamanan adalah hal yang sangat penting dan mutlak untuk kita jaga bersama, karena situasi dan kondisi stabilitas polhukam akan sangat mempengaruhi tahapan Pilkada 2024," kata Hadi, Rabu (21/8/2024).

Hadi menjelaskan, dirinya telah bertemu Panglima TNI dan Kapolri.

"Saya kemarin ketemu Bapak Panglima, Bapak Kapolri, saya sampaikan pesan bahwa TNI Polri saat Pilkada serentak semua dibagi habis kekuatannya. Kemudian anggaran di daerah juga sudah diserahkan untuk aspek pengamanan TNI dan Polri," ujar dia.

Berkaca dari hal itu, Hadi menilai harus ada kebijakan baru. Eks panglima TNI itu kemudian meminta agar tidak ada mutasi di tubuh Polri dan TNI hingga tahapan Pilkada usai.

"Mungkin perlu ada satu kebijakan bahwa Danrem, Dandim, Pangdam, Kapolda, Kapolres, tidak dipindah dulu sampai dengan tanggal 27 November, sampai pelaksanaan Pilkada serentak," tuturnya.

"Dan Panglima TNI menyampaikan akan melakukan kebijakan itu supaya tetap berkoordinasi tanpa diganti oleh pejabat baru melanjutkan tugas-tugas yang sudah direncanakan sebelumnya," imbuh Hadi.

Hadi juga mengaku sudah bertemu dengan Jaksa Agung. Dia pun menyampaikan hal serupa ke Jaksa Agung.

"Saya sampaikan Kajati jangan diganti dulu karena Gakkumdu di wilayah itu juga diperlukan antara Bawaslu dengan Kepolisian dan Kejaksaan, sehingga mudah untuk memetakan permasalahan-permasalahan," pungkasnya.