Respons Paguyuban Lurah dan Dukuh Bantul soal Halim-Joko Pecah Kongsi

Respons Paguyuban Lurah dan Dukuh Bantul soal Halim-Joko Pecah Kongsi

Pradito Rida Pertana - detikJogja
Rabu, 26 Jun 2024 14:44 WIB
Ketua Paguyuban Lurah Kabupaten Bantul Abiyasa, Yudi Fahrudin, Rabu (26/6/2024).
Ketua Paguyuban Lurah Kabupaten Bantul 'Abiyasa', Yudi Fahrudin, Rabu (26/6/2024). Foto: Pradito Rida Pertana/detikJogja
Bantul -

Paguyuban Lurah 'Abiyasa' dan Paguyuban Dukuh (Pandu) di Kabupaten Bantul angkat bicara soal isu pecah kongsi petahana, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih dengan Wakil Bupati Bantul Joko B Purnomo. Kedua paguyuban itu meminta anggotanya untuk tetap netral jelang Pilkada 2024 ini.

"Soal kemungkinan Bapak Bupati dan Wakil Bupati pecah kongsi kami tetap di posisi netral," kata Ketua Paguyuban Lurah 'Abiyasa', Yudi Fahrudin kepada wartawan di Parasamya, Kompleks Kantor Bupati Bantul, Rabu (26/6/2024).

Menurut Lurah Sumberagung, Kapanewon Jetis ini, netral dalam arti para anggotanya tidak ikut dalam kampanye Pilkada. Menurutnya, para lurah lebih baik fokus dalam menyejahterakan warga di wilayahnya masing-masing.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi lurah itu jangan mengampanyekan salah satu paslon pada Pilkada, tapi lebih baik momong rakyatnya saja. Biarkan masyarakat memilih sesuai dengan keinginannya pada Pilkada mendatang," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Pandu Bantul, Sulistya Admojo meminta partai politik tidak melibatkan anggotanya pada Pilkada. Hal itu agar para dukuh fokus menjalankan tugasnya.

ADVERTISEMENT

"Kami berharap teman-teman partai untuk tidak menarik ulur teman-teman dukuh. Semua itu agar tetap berada di jalur netral dan maksimal dalam menjalankan tugas sebagai dukuh," kata Sulistya.

Bahkan, untuk menjaga suasana kondusif Pilkada, Sulistya juga mendorong anggotanya untuk menjadi kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

"Dan kita malah dorong mereka (para dukuh) jadi KPPS," ujarnya.

Apabila para dukuh tetap ingin ikut serta dalam kampanye dan bergabung dengan parpol, Sulistya meminta agar mereka mengundurkan diri.

"Kalau mau bermain, kami minta monggo lepas jabatan dulu baru silakan bermain," ujar dia.

Kabar Petahana Pecah Kongsi

Sebelumnya, DPC PDIP Bantul memastikan tidak akan bersama Bupati Abdul Halim Muslih pada Pilkada 2024. Bahkan, PDIP Bantul telah menyiapkan tagline 'Joko Purnomo untuk Bantul yang Lebih Betul'.

Ketua DPC PDIP Bantul yang juga Wakil Bupati Bantul, Joko B Purnomo mengaku telah dipanggil oleh Ketua DPD PDIP DIY Nuryadi terkait Pilkada serentak mendatang. Pemanggilan itu dalam rangka menyampaikan hasil komunikasi DPD PDIP DIY dengan Halim.

"Kami sudah dipanggil oleh Ketua DPD PDIP DIY. Karena Pak Ketua DPD PDIP DIY sudah melakukan komunikasi dengan Pak Halim dan Pak Halim sudah mengatakan untuk tidak bersama kami," kata Joko kepada wartawan di Potorono, Banguntapan, Bantul, Selasa (18/6) malam.

"Dan ini sudah dapat instruksi dari Ketua DPD PDIP DIY bahwa kami harus berjalan, melangkah dan itu sudah kami lakukan," ujarnya.

Terkait kesiapan dia untuk maju Pilkada dan bersaing dengan Halim, Joko mengaku siap. Bahkan Joko tidak mempermasalahkan jika nantinya ada dua hingga tiga pasang calon yang maju Pilkada Bantul.

"Iya dong, dua pasang, tiga pasang, ya kita laksanakan," ucapnya.

Terpisah, Bupati Bantul yang juga Ketua DPC PKB Bantul, Abdul Halim Muslih menampik jika pecah kongsi dengan wakilnya, Joko B Purnomo. Halim mengaku tidak pernah bicara kepada Ketua DPD PDIP DIY terkait PKB Bantul tidak bersama PDIP untuk Pilkada Bantul.

"Saya tidak bilang begitu, gitu aja," kata Halim secara singkat kepada wartawan di Bantul, Rabu (19/6). Halim tidak memberi tanggapan lebih lanjut.




(rih/ams)

Hide Ads