Menlu Retno: Kita di Garis Depan Bela Palestina

A Pro-Palestinian supporter waves a Palestinian flag during a National March for Palestine in central London on February 17, 2024. The health ministry in Hamas-run Gaza said on February 17, 2024 that at least 28,858 people have been killed in the territory during the war between Palestinian militants and Israel. The war was triggered by Hamass October 7 attack on Israel, which resulted in the deaths of around 1,160 people, according to an AFP tally based on official figures. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP) — Ilustrasi. Bendera Palestina. Foto: AFP/JUSTIN TALLIS

Sleman -

Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi berbicara soal status keanggotaan Palestina di PBB. Retno menegaskan Indonesia akan terus berjuang melalui Majelis Umum dan di Dewan Keamanan PBB agar Palestina diakui sebagai sebuah negara.

Hal itu disampaikan Retno usai mengisi kuliah umum bertajuk 'Diplomasi Indonesia untuk Palestina' di ruang Balai Senat UGM. Dia menegaskan Indonesia akan menjadi negara di garis depan untuk membela Palestina.

"Kita akan gunakan semua pengaruh kita agar tidak ada veto (di DK PBB) dan Palestina mendapat keanggotaan penuh di PBB. Sekali lagi, kita menjadi negara yang berada di garis depan untuk membela Palestina," kata Retno, Senin (3/6/2024).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menlu Retno Marsudi ditemui wartawan di UGM, Senin (3/6/2024). Foto: Jauh Hari Wawan S/detikJogja

Retno menyebut sudah ada 144 dari 193 negara anggota PBB yang mengakui Palestina. Namun masih ada 49 negara belum mengakui Palestina sebagai negara yang mayoritas berasal dari negara barat.

"Terakhir kan di Majelis Umum, kalau di Majelis Umum itu kita lihat dukungannya banyak sekali, tapi sekali lagi fakta sistem di PBB mengatakan bahwa gedokannya, digedok, disahkannya itu adalah di Dewan Keamanan PBB," ujarnya.

Selain itu, Indonesia juga mendukung keputusan Mahkamah Internasional (ICJ) agar Israel menghentikan serangan dan melakukan gencatan senjata.

"Kita ingin keputusan ICJ ini dipatuhi Israel dan agar DK PBB membuat keputusan memaksa Israel untuk patuh," jelasnya.

Dalam diskusi dengan mahasiswa, Retno yakin pemerintahan baru ke depan akan tetap berkomitmen, dan konsisten untuk terus memberikan dukungan terhadap Palestina.

"Saya kira iya. Karena apa? Itu adalah amanah konstitusi kita dan saya kira tidak ada satu pemerintahan pun yang akan berani untuk menyimpang dari konstitusi, itu amanah yang memang harus dijalankan oleh semua kita," pungkasnya.