Rencana Prabowo Usai Penetapan KPU, Jalin Komunikasi Politik dengan Semua Unsur

Jogja -

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Rakan ditetapkan sebagai capres dan cawapres terpilih oleh KPU besok. Setelah penetapan tersebut, Prabowo akan melakukan komunikasi politik dengan semua unsur.

"Besok saya akan menghadap ke KPU jam 10 di KPU. Dan pada saat itu, sesudah itu kita akan memulai bekerja untuk melakukan komunikasi politik dengan semua unsur," kata Prabowo, di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2024) malam, dilansir detikNews.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga mengungkapkan bahwa nantinya ia akan membangun koalisi pemerintahan yang kuat.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Di mana kita akan berusaha membangun suatu koalisi yang kuat, koalisi yang efektif. Kita sudah selesai pertandingan, sudah ada keputusan, rakyat sudah sekarang berharap menuntut semuanya untuk bersatu, bekerja untuk kepentingan bangsa dan rakyat, saya kira itu," ungkap Prabowo.

Prabowo juga mengatakan bahwa dirinya telah menerima laporan dari tim kuasa hukum soal proses sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK). Dia menganggap proses hukum di MK telah selesai.

"Iya jadi tadi saya kumpulkan tim hukum, tim hukum Prabowo-Gibran yang telah bekerja keras dan berhasil mendapat keputusan dari MK. Jadi saya pikir, saya kira prosesnya selesai," kata Prabowo.

Diketahui, Prabowo akan datang ke Kantor KPU bersama Gibran. Sebelumnya, Gibran juga terlihat hadir di kediaman Prabowo, pada Selasa, (23/4/2024), pukul 19.20 WIB.

Sementara itu, Prabowo-Gibran akan ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih oleh KPU, pada Rabu (24/4/2024), pukul 10.00 WIB. KPU turut mengundang sejumlah tokoh dalam acara tersebut termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Selain itu, KPU juga mengundang pimpinan partai politik dan pemerintah, serta pasangan calon (paslon) di Pilpres 2024.

"Kami akan mengundang pimpinan partai politik. Kami juga akan mengundang paslon, tidak hanya yang terpilih, tapi yang nomor 1 dan 3 juga akan diundang. Kemudian akan diundang juga Ketua MPR, DPR, atau pimpinan lembaga negara lainnya, termasuk undang Pak Presiden," kata komisioner KPU Idham Holik kepada wartawan di gedung KPU RI, Jakarta Pusat, pada Selasa (23/4).