Forum Rektor Muhammadiyah-Aisyiyah Minta Pejabat Kedepankan Etika di Pemilu

Foto: Ketua Umum Forum Rektor PTMA, Prof. Gunawan Budiyanto saat membacakan pernyataan sikap PTMA terkait Pemilu 2024, Jumat (2/2/2024). (Pradito Rida Pertana/detikJogja)

Bantul -

Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMA) mengeluarkan pernyataan sikap jelang Pemilu 2024. Dalam pernyataan sikap itu, salah satunya meminta presiden hingga kepala daerah bersikap proporsional dengan mengedepankan etika selama proses pemilu.

Ketua Umum Forum Rektor PTMA, Prof Gunawan Budiyanto mengatakan menjelang pelaksanaan Pemilu 2024, rakyat Indonesia disajikan berbagai perilaku elite politik yang tuna etika dan jauh dari nilai-nilai keadaban luhur. Hal itu membuat proses demokrasi yang sudah dibangun sejak 25 tahun lalu kini berjalan dengan penyimpangan yang tidak lagi sesuai dengan cita cita luhur kemerdekaan Indonesia.

"Kelompok kritis dan oposisi pun disingkirkan satu per satu dengan menggunakan produk hukum bernama UU ITE dan KUHP, praktik kebebasan sipil dikebiri atas dalih stabilitas, KPK pun diperlemah melalui revisi UU KPK," kata Gunawan kepada wartawan di Kampus UMY, Kasihan, Bantul, Jumat (2/2/2024).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Proses pembuatan sejumlah kebijakan dilaksanakan tanpa melibatkan publik secara luas seperti yang terjadi pada UU Omnibuslaw Cipta Kerja, UU Omnibuslaw Kesehatan, dan UU Ibu Kota Negara (IKN)," sambung dia.

Gunawan berujar, 14 Februari 2024 harus menjadi momentum untuk melakukan kontrak politik baru antara rakyat dengan calon pemimpin atau elit politik baru. Caranya, dengan memilih calon pemimpin yang diyakini akan mampu membawa Indonesia menjadi negara yang bermartabat.

"Atas dasar itu Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah menyatakan sikap. Pertama, Forum Rektor PTMA dengan melibatkan civitas akademika seluruh kampus PTMA akan melakukan pengawalan sekaligus pengawasan terhadap jalannya proses masa kampanye pemilu hingga penghitungan dan penetapan suara di KPU. Sehingga memastikan pemilu terbebas dari berbagai tindakan pelanggaran maupun kecurangan," ujarnya.

Forum Rektor PTMA juga menyerukan kepada penyelenggara pemilu, baik KPU dan Bawaslu hingga jajarannya di tingkat TPS untuk menjaga integritas dan netralitas para petugasnya.

"Menyerukan kepada warga Muhammadiyah, terutama mahasiswa, dosen, dan karyawan di lingkungan PTMA untuk menjadi pengawas independen di masing-masing TPS dan melaporkan kepada pengawas TPS dan Bawaslu jika terjadi pelanggaran dan kecurangan," ucap Gunawan.

Poin keempat, kata Gunawan, Forum Rektor PTMA meminta semua aparat kepolisian, militer, dan ASN bersikap netral selama Pemilu 2024. Poin kelima, meminta pejabat negara hingga kepala daerah agar bersikap proporsional dan mengutamakan etika selama pemilu.

"Meminta kepada Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Wali kota serta Wakil Bupati/Wakil Wali kota untuk bersikap proporsional dengan mengedepankan etika selama proses Pemilu dan Pilpres 2024," katanya.

Terakhir, Forum Rektor PTMA mengajak masyarakat agar memilih pemimpin yang memiliki komitmen kuat dalam pembuatan kebijakan yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan mengedepankan kepentingan dan kemaslahatan masyarakat.

Forum Rektor PTMA juga mengajak memilih pemimpin yang peduli terhadap kemajuan pendidikan, berkomitmen memberantas korupsi, dan menjamin kebebasan berpendapat.

"Dengan demikian, kita berharap Indonesia dapat memiliki pemimpin yang sesuai dengan harapan rakyat banyak untuk Indonesia yang berkeadaban serta menjunjung tinggi etika di atas hukum dan kekuasaan," ujarnya.