Tanggapan Sultan, Anies dan Mahfud soal Presiden Boleh Kampanye-Memihak

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pernyataan bahwa presiden dan menteri boleh kampanye dan berpihak pada salah satu pasangan capres-cawapres. Pernyataan Jokowi itu menuai polemik di publik.

Sejumlah tokoh memberikan tanggapannya saat diwawancarai soal pernyataan Jokowi itu. Berikut rangkuman dari pemberitaan detikJogja.

Tanggapan Sultan HB X

Ditanya awak media terkait ucapan Jokowi tersebut, Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X irit bicara.

"Saya ndak punya komentar seperti itu. Kan saya bisa komentar untuk diri saya sendiri aja," kata Sultan kepada wartawan di Kompleks Kepatihan, Kota Jogja, Rabu (24/1/2024).

Di sisi lain, Sultan sebelumnya secara berturut-turut dikunjungi tiga calon presiden. Sultan pun menegaskan netralitasnya.

Pertama ada capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo pada 27 Desember 2023. Kemudian disusul capres nomor urut 2 Prabowo Subianto pada 22 Januari 2024. Terakhir capres nomor urut 1 Anies Baswedan, Rabu (24/1/2024). Ketiganya ditemui Sultan di tempat yang sama, yakni di Gedhong Wilis, Kompleks Kepatihan, Kota Jogja.

Saat ditanya awak media soal kunjungan ketiga capres tersebut, Sultan mengungkapkan tidak ada perbedaan antara ketiganya saat berdialog.

"Saya tidak bisa menilai, kan saya bukan penilai," jelas Sultan di Kompleks Kepatihan, Rabu (24/1/2024).

"Sama saja, ya namanya sama-sama berdialog belajar. Untuk bisa punya kesimpulan-kesimpulan yang lebih mendasar dan lebih baik itu kan menjadi pilihan di dalam kita mengabdi untuk bangsa ini," imbuhnya.

Sultan pun mengaku tak bisa berkomentar banyak mengenai hal ini. Ia juga menegaskan netralitasnya sebagai pemimpin DIY. Menurutnya, urusan pilihan adalah hak masing-masing individu.

"Saya ini, sama istri sama anak pun tidak pernah saya arahkan kok, karena dia punya hak sendiri secara azas untuk menentukan pilihan sendiri, terserah," tegas Sultan.

"Nyoblos silakan, nggak juga silakan, itu urusan dia. Istri saya pun juga ndak tahu yang saya pilih siapa. Karena bagi saya itu hak individu-individu, biarpun itu anak itu istri," pungkasnya.

Tanggapan Anies Baswedan

Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan turut berkomentar soal pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut presiden boleh kampanye dan berpihak.

Ditemui awak media usai sowan ke Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kompleks Kepatihan, Anies meyakini masyarakat bisa menilai ungkapan Jokowi tersebut.

"Menurut saya masyarakat bisa mencerna dan nanti menakar menimbang pandangan tersebut karena sebelumnya yang kami dengar adalah netral, mengayomi semua, memfasilitasi semua," ujar Anies kepada wartawan, Rabu (24/1/2024).

Anies menjelaskan hal ini bukan perkara setuju atau tidak setuju. Namun menurutnya, Indonesia adalah negara hukum yang tentu memiliki aturan hukum. Begitu pun dalam pemerintahan yang pasti juga memiliki aturan.

"Semua yang menjalankan kewenangan merujuk pada aturan hukum bukan, merujuk pada selera, bukan merujuk pada kepentingan yang mungkin menempel pada dirinya mungkin menempel pada kelompoknya," jelasnya.

"Bernegara itu mengikuti aturan hukum. Jadi kita serahkan pada aturan hukum. Aturan hukumnya bagaimana," ujar Anies menambahkan.

Terkait pernyataan Jokowi ini, Anies juga menyerahkan kepada pakar hukum untuk menilai agar opini-opini subjektif tidak terus bermunculan. Ia bilang, pakar hukum bisa menilai dengan dasar aturan hukum yang berlaku.

"Negara ini negara hukum, pakai aturan hukum, kalau aturan hukumnya bilang tidak boleh ya berarti ya tidak boleh. Kalau aturan hukumnya bilang boleh ya berarti boleh. Kita lihat aturan hukumnya," ungkapnya.

"Jangan sampai jadi negara kekuasaan di mana hukum diatur oleh penguasa. Kita ingin penguasa diatur oleh hukum," imbuh Anies.

Lebih lanjut Anies mengungkap, ia tak gentar jika memang Jokowi berpihak pada salah satu paslon kompetitornya. Ia pun menyinggung soal pelarangan atau pencabutan izin tempat saat timnya akan menggelar acara.

"Kita siap hadapi saja. Itu bagian dari konsekuensi. Tapi kami percaya kok selalu ada hikmahnya," jelas mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

"Kami sering ngalami dilarang di sini, di sini, dilarang di sini akhirnya kami dapat tempat yang tidak diduga sebelumnya. Eh malah digratiskan. Berarti itu seperti bagaimana kita itu mau digratiskan tapi jalannya seperti itu. Nah itu sering kami alami di sini dilarang di sana dilarang," pungkasnya.

Tanggapan Mahfud

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mempermasalahkan Presiden hingga Menteri berkampanye dan boleh memihak kepada salah satu pasangan dalam Pilpres 2024. Begini tanggapan Menko Polhukam sekaligus calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud Md.

"Ya ndak papa, kalau Presiden mengatakan begitu silakan aja. Anda mau ikut atau nggak itu kan terserah," kata Mahfud usai menjadi pembicara dalam dialog kebangsaan di Ponpes An-Nur, Ngrukem, Kapanewon Sewon, Bantul, Rabu (24/1/2024).

Disinggung mengenai etika dan aturan Presiden dan Menteri boleh mendukung peserta Pilpres 2024 dalam hukum tata negara, Mahfud mempersilakan untuk menanyakannya ke Biro Hukum Sekretaris Negara.

Lebih lanjut, Mahfud menilai lampu hijau dari Jokowi itu tidak akan membuat keruh suasana. Mahfud pun berkelakar bahwa merasa sejuk ketika berada di ponpes yang didatanginya ini.

"Ndak, kalau saya ndak keruh tuh, malah sejuk ini di sini (Ponpes An-Nur)," ucapnya secara singkat.

Pernyataan Jokowi

Untuk diketahui, Presiden Jokowi mengatakan bahwa Presiden boleh berkampanye dan boleh memihak kepada salah satu pasangan calon presiden dan wakilnya di Pilpres 2024. Pernyataan ini diungkapkan Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim, Jakarta, Rabu (24/1).

"Presiden tuh boleh lho kampanye, Presiden boleh memihak, boleh," ujar Jokowi hari ini, dilansir detikNews.

Hanya saja, menurutnya kampanye ini tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Jokowi juga sempat menyinggung soal menteri yang dibolehkan berkampanye.

"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," ujar Jokowi.

"Kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa berpolitik nggak boleh, boleh. Menteri juga boleh," sambungnya.

Video: Kuasa Hukum Sayangkan Laporan Ijazah Palsu Jokowi Disebut Settingan

Video: Kuasa Hukum Sayangkan Laporan Ijazah Palsu Jokowi Disebut Settingan