Malaysia berkirim surat ke Indonesia soal kabut asap beberapa waktu lalu. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menegaskan data hingga saat ini tidak ada kiriman asap dari Indonesia ke negara tetangga.
"Berdasarkan data nggak ada transboundary haze. Jadi nggak bisa dikomplain ke Indonesia," kata Siti Nurbaya saat ditemui wartawan di UGM, Sleman, Jumat (20/10/2023).
Dia mengatakan di awal Oktober ini telah menerima surat dari pemerintah Malaysia. Namun, isinya bukan komplain melainkan menginformasikan bahwa kualitas udara di sana tidak baik.
"Saya sudah baca suratnya isinya sebetulnya bukan komplain dia hanya mengatakan bahwa kualitas udara di tempat dia tidak baik, kemudian kalau ada kerja sama yang bisa dilakukan antara Indonesia dengan Malaysia dia senang sekali bisa bantu," bebernya.
Oleh karena itu, pihaknya meminta BMKG untuk meneliti kualitas udara. Siti Nurbaya ingin semua belajar menangani hal ini.
"Nah kalau kualitas udaranya jelek saya juga lagi minta BMKG juga lihat apa sih gitu ya. Karena kan kalau transboundary haze itu kan ukurannya partikel, partikel karena dari kebakaran. Tapi kalau suhu, udara jelek itu kan segala macam komposisi udara, ada CO, NO2, SO2 segala macam. Jadinya menurut saya sih saling belajar aja," ucapnya.
Lebih lanjut, Siti Nurbaya bilang kebakaran lahan terjadi di lokasi milik perusahaan-perusahaan luar negeri yang ada di Indonesia. Termasuk perusahaan milik Malaysia.
"Tapi yang paling penting yang kebakaran juga ada perusahaan Malaysia tuh, Singapura, sama lah beberapa perusahaan, Jepang juga ada. China juga ada. Ya saya kira kita saling belajar aja," bebernya.
Di sisi lain, dia bilang kasus kebakaran lahan tahun ini lebih terkondisi. Apalagi titik hotspot tahun ini lebih sedikit.
"Tapi kalau luas kebakarannya, sekarang kan record-nya baru sekitar 7 ribuan, pada tahun 2015, record hotspot-nya ya, sekarang 7 ribuan, tahun 2015 70 ribuan, terus 2019 kan panas juga, itu kira-kira 21 ribu," pungkasnya.
Dilansir detikNews, diketahui, surat resmi untuk Jakarta itu dikirimkan oleh Menteri Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Perubahan Iklim Nik Nazmi Nik Ahmad atas instruksi Perdana Menteri (PM) Anwar Ibrahim.
Selengkapnya di halaman selanjutnya
(rih/apl)