Guru Ngaji di Sleman Sambat Sekolah 5 Hari, Begini Respons Prabowo

Sleman -

Bacapres Prabowo Subianto mendapat curhatan soal kebijakan sekolah lima hari atau full day school dari guru ngaji di Sleman. Kebijakan sekolah lima hari itu membuat kegiatan mengaji atau taman pendidikan Al-Qur'an (TPA) menjadi sepi. Apa respons Prabowo?

Guru mengaji itu mengeluhkan soal durasi sekolah lima hari. Menurutnya, hal itu membuat anak-anak tidak bisa mengikuti kegiatan mengaji di TPA.

"Madrasah-madrasah yang dimulai jam 13.00 WIB, TPA yang dimulai jam 15.00 WIB sekarang habis tidak ada muridnya. Alasannya ada tugas dari sekolah, dan sekolah pulangnya sudah sore," kata guru ngaji itu saat acara 'Sarapan Bareng 1000 Guru Ngaji se-DIY' di Hotel Prima SR, Sleman, Rabu (20/9/2023).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Respons Prabowo

Menanggapi itu, Prabowo mengatakan keluhan itu akan menjadi catatannya. Nantinya keluhan ini akan dia gunakan sebagai bahan diskusi guna mencari solusi.

"Saya kira ini catatan bagi kita, ini diskusikan. Kita kadang-kadang melihat satu tujuan tidak melihat dampaknya kepada yang lain. Nanti kita cari jalannya," kata Prabowo.

Salah satu solusi yang ditawarkan Prabowo adalah kerja sama dengan lembaga pendidikan agama.

"Bisa kita lakukan nanti, mungkin nanti sekolah A harus ada ikatan kerja sama dengan madrasah, dengan sekolah-sekolah agama. Sehingga nanti ya dibikin program, ada sekian jam dia wajib ke sekolah itu yang tidak berjauhan. Saya kira ini catatan yang baik, saya akan pelajari dan bicarakan," terangnya.

Munas NU Tolak Kebijakan 5 Hari Sekolah

Sebelumnya, kebijakan lima hari sekolah menjadi salah satu pembahasan dalam Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama 2023. Dalam forum tersebut menghasilkan putusan agar kebijakan lima hari sekolah dihapuskan.

Adapun kebijakan sekolah lima hari atau full day school menjadikan jam sekolah menjadi lebih lama bahkan hingga sore hari. Kebijakan ini dinilai sebagai terjemahan dari aturan lima hari kerja.

"Rekomendasi kami kepada munas adalah tidak melaksanakan full day school yang diterjemahkan dari lima hari kerja ini," kata Koordinator Komisi Bahtsul Masail Qonuniyyah KH Abdul Ghaffar Razin dalam konferensi pers Munas dan Konbes, dikutip dari situs NU Online, Rabu (20/9) dilansir detikNews.

Gus Rozin, sapaannya, menyampaikan kebijakan lima hari sekolah yang telah berlaku di sejumlah wilayah bersandar pada Peraturan Presiden yang menyangkut tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara alias Perpres Nomor 21 tahun 2023.

Hari kerja, dalam Pasal 3 ayat dua (2), disebutkan hanya terjadi pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Peraturan Presiden ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Hanya saja, NU berpendapat Perpres ini mulai ditafsirkan secara liar, yakni sekolah juga harus dilaksanakan dalam waktu lima hari namun dengan durasi lebih panjang atau disebut juga dengan full day school.