.webp)
Biaya pengobatan bagi korban Tragedi Kanjuruhan disebut telah dihentikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pihak Komnas HAM mengaku masih mencari tahu lebih lanjut soal informasi ini. Sontak, hal ini dibantah sejumlah pihak.
Sebelumnya, Komnas HAM menyebut mendapatkan informasi soal penghentian biaya pengobatan ini dari suporter Arema FC, Aremania.
"Beberapa hari yang lalu kami juga dikasih kabar sama temen-temen Aremania, ini sedang kami telusuri, itu ada informasi bahwa Pemprov Jawa Timur itu menghentikan pembiayaan untuk yang luka-luka, karena soal data dan sebagainya," kata Komisioner Komnas HAM Choirul Anam kepada wartawan di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (17/10/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
detikJatim menghimpun sederet bantahan Pemprov Jatim:
1. Gubernur Khofifah Pertanyakan Pernyataan Komnas HAM
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membantah kabar jika Pemerintah Provinsi Jatim menyetop biaya pengobatan korban Kanjuruhan. Khofifah justru mempertanyakan pernyataan Komnas HAM.
"Di mana itu? Sekarang saya mau minta informasi dari mana dan di layanan kesehatan mana? Yang di dalam koordinasi Pemprov itu Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA). Ada nggak data bahwa di Saiful Anwar dihentikan pelayanan?" tegas Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Senin (17/10/2022).
2. Khofifah Sebut Kabar yang Beredar Tak Benar
Khofifah mengatakan, kabar yang beredar saat ini tidak benar. Pemprov Jatim, lanjut Khofifah, berkomitmen penuh menanggung biaya korban Kanjuruhan yang dirawat di RSSA Malang.
"Ada nggak (yang disuruh bayar)? Atau nggak sekarang yang dilayani di ICU, ada nggak yang disuruh bayar? Kalau di HCU ada nggak yang disuruh bayar? Kalau yang kontrol ada nggak yang disuruh bayar?" ungkapnya.
"Ada nggak yang di ICU mulai hari bayar? Yang di HCU mulai hari ini harus bayar? Kalau ndak ada berarti informasi itu tidak benar," sambungnya.
3. Persilakan Komnas HAM Cek ke RS
Tak hanya itu, Khofifah juga telah meminta Dirut RSSA dr Kohar Hari Santoso menjelaskan kondisi di rumah sakit. Ia juga meminta Komnas HAM mengecek langsung kepada keluarga korban yang hari ini masih berada di RSSA.
"Saya minta kepada Pak Kohar tadi, jelaskan pak bahwa yang ada di situ, kan banyak keluarganya, bisa tanya. Saya rasa Komnas HAM sangat mudah tanya kepada keluarga korban yang sekarang dirawat," katanya.
"Kalau yang nggak dirawat di Saiful Anwar saya tidak tahu, kalau di RSSA milik pemprov, semua insyaallah dalam konsolidasi saya," imbuhnya.
Khofifah tegaskan pasien dilayani dengan gratis! Baca di halaman selanjutnya!
4. Pasien Korban Kanjuruhan Masih Dilayani
Khofifah menegaskan, pihaknya masih melayani setiap pasien korban Tragedi Kanjuruhan tanpa biaya alias gratis. Saat ini, juga masih ada sejumlah pasien yang dirawat.
"Seluruh korban luka-luka dalam peristiwa Kanjuruhan, Malang 1 Oktober 2022 yang masih membutuhkan perawatan medis hingga saat ini tetap dilayani dan ditanggung pembiayaannya oleh Pemprov Jawa Timur jika perawatan di RS Saiful Anwar Malang atau RS milik Pemprov manapun," kata Khofifah.
5. Warga yang Baru Berobat juga Dilayani
Khofifah mengatakan, bagi warga yang baru lapor sebagai korban Tragedi Kanjuruhan, tetap bisa dilayani RSSA asal membawa surat pengantar.
"Bagi mereka yang baru melapor sebagai korban Tragedi Kanjuruhan setelah masa tanggap darurat selama 14 hari yang dihitung sejak kejadian tersebut, bisa dilayani gratis jika membawa surat pengantar dari pemkab atau pemkot," bebernya.
6. Khofifah Tegaskan Seluruh Pasien Dilayani Gratis
Mantan Menteri Sosial RI ini membeberkan, saat ini ada 4 pasien yang dirawat di ruang ICU RSSA. Kemudian, ada 3 pasien dirawat di ruang HCU RSSA. Sementara, ada satu pasien yang dirawat di lower care.
"Pasien yang sudah kontrol 12 orang. Semua dalam tanggungan Pemprov Jatim. Insyaallah, seluruh korban yang dirawat di RSSA akan kami tangani dengan baik hingga yang bersangkutan sehat dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga, dan saya tegaskan gratis tidak dipungut biaya apapun, baik itu yang masih dirawat, atau kontrol," tandasnya.
7. Bantahan Direktur RSSA Malang
Sementara itu, bantahan juga datang dari Direktur Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA) Malang, Dr Kohar Hari Santoso. Kohar menyebut, RSSA merupakan rumah sakit milik Pemprov Jatim yang menjadi salah satu rumah sakit tempat merawat pasien Tragedi Kanjuruhan.
Untuk itu, ia memastikan, semua pasien Tragedi Kanjuruhan, baik yang sedang dirawat inap atau hendak kontrol di RSSA Malang, tidak dibebankan biaya alias gratis.
"Pelayanan pasien Kanjuruhan baik yang sedang dirawat maupun yang akan kontrol tetap diberikan gratis oleh Pemerintah Jawa Timur," kata Kohar kepada detikJatim, Senin (17/10/2022).
Kohar menyatakan, apabila ada pasien baru yang datang ke RSSA mengaku korban Tragedi Kanjuruhan, diharapkan melengkapi beberapa persyaratan. "Mengingat masa tanggap darurat sudah terlewati, maka kalau ada pasien baru menyatakan sebagai terkait kasus Kanjuruhan mohon dilengkapi surat keterangan dari otoritas, pemerintah kabupaten atau kota setempat," tandasnya.
