.webp)
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membantah kabar jika Pemerintah Provinsi Jatim menyetop biaya pengobatan korban Kanjuruhan. Sebelumnya, kabar ini diembuskan Komnas HAM yang mengaku mendapat laporan fans Arema FC, Aremania.
"Di mana itu? Sekarang saya mau minta informasi dari mana dan di layanan kesehatan mana? Yang di dalam koordinasi Pemprov itu Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA). Ada nggak data bahwa di Saiful Anwar dihentikan pelayanan?" tegas Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Senin (17/10/2022).
Khofifah mengatakan, kabar yang beredar saat ini tidak benar. Pemprov Jatim, lanjut Khofifah, berkomitmen penuh menanggung biaya korban Kanjuruhan yang dirawat di RSSA Malang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ada nggak (yang disuruh bayar)? Atau nggak sekarang yang dilayani di ICU, ada nggak yang disuruh bayar? Kalau di HCU ada nggak yang disuruh bayar? Kalau yang kontrol ada nggak yang disuruh bayar?" ungkapnya.
"Ada nggak yang di ICU mulai hari bayar? Yang di HCU mulai hari ini harus bayar? Kalau ndak ada berarti informasi itu tidak benar," sambungnya.
Tak hanya itu, Khofifah juga telah meminta Dirut RSSA dr Kohar Hari Santoso menjelaskan kondisi di rumah sakit. Ia juga meminta Komnas HAM mengecek langsung kepada keluarga korban yang hari ini masih berada di RSSA.
"Saya minta kepada Pak Kohar tadi, jelaskan pak bahwa yang ada di situ, kan banyak keluarganya, bisa tanya. Saya rasa Komnas HAM sangat mudah tanya kepada keluarga korban yang sekarang dirawat," katanya.
"Kalau yang nggak dirawat di Saiful Anwar saya tidak tahu, kalau di RSSA milik pemprov, semua insyaallah dalam konsolidasi saya," tandasnya.
Sebelumnya diketahui, Komnas HAM mengaku memperoleh informasi penghentian pembiayaan korban luka Tragedi Kanjuruhan. Informasi itu, kata Komnas HAM, didapat dari suporter Arema FC, Aremania.
"Beberapa hari yang lalu kami juga dikasih kabar sama temen-temen Aremania, ini sedang kami telusuri, itu ada informasi bahwa Pemprov Jawa Timur itu menghentikan pembiayaan untuk yang luka-luka, karena soal data dan sebagainya," kata Komisioner Komnas HAM Choirul Anam kepada wartawan di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (17/10/2022).
(hil/dte)
