.webp)
Komnas HAM mengaku memperoleh informasi soal penghentian pembiayaan korban luka Tragedi Kanjuruhan. Informasi itu, kata Komnas HAM, didapat dari suporter Arema FC, Aremania.
"Beberapa hari yang lalu kami juga dikasih kabar sama temen-temen Aremania, ini sedang kami telusuri. Itu ada informasi bahwa Pemprov Jawa Timur itu menghentikan pembiayaan untuk yang luka-luka, karena soal data dan sebagainya," kata Komisioner Komnas HAM Choirul Anam kepada wartawan di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (17/10/2022).
Hal ini lantas ditampik oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Khofifah membantah kabar jika Pemerintah Provinsi Jatim menyetop biaya pengobatan korban Kanjuruhan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Di mana itu? Sekarang saya mau minta informasi dari mana dan di layanan kesehatan mana? Yang di dalam koordinasi Pemprov itu Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA). Ada nggak data bahwa di Saiful Anwar dihentikan pelayanan?" tegas Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Senin (17/10/2022).
Khofifah mengatakan, kabar yang beredar saat ini tidak benar. Pemprov Jatim, lanjut Khofifah, berkomitmen penuh menanggung biaya korban Kanjuruhan yang dirawat di RSSA Malang.
"Ada nggak (yang disuruh bayar)? Atau nggak sekarang yang dilayani di ICU, ada nggak yang disuruh bayar? Kalau di HCU ada nggak yang disuruh bayar? Kalau yang kontrol ada nggak yang disuruh bayar?" ungkapnya.
"Ada nggak yang di ICU mulai hari bayar? Yang di HCU mulai hari ini harus bayar? Kalau ndak ada, berarti informasi itu tidak benar," sambungnya.
Tak hanya itu, Khofifah juga telah meminta Dirut RSSA dr Kohar Hari Santoso menjelaskan kondisi di rumah sakit. Ia juga meminta Komnas HAM mengecek langsung kepada keluarga korban yang hari ini masih berada di RSSA.
"Saya minta kepada Pak Kohar tadi, jelaskan pak bahwa yang ada di situ, kan banyak keluarganya, bisa tanya. Saya rasa Komnas HAM sangat mudah tanya kepada keluarga korban yang sekarang dirawat," katanya.
"Kalau yang nggak dirawat di Saiful Anwar saya tidak tahu, kalau di RSSA milik pemprov, semua insyaallah dalam konsolidasi saya," tandasnya.
Saat ini, masih ada pasien Tragedi Kanjuruhan yang dirawat di RSSA. Baca halaman selanjutnya!
Khofifah menegaskan, pihaknya masih melayani setiap pasien korban Tragedi Kanjuruhan tanpa biaya alias gratis. Saat ini, juga masih ada sejumlah pasien yang dirawat.
"Seluruh korban luka-luka dalam peristiwa Kanjuruhan, Malang 1 Oktober 2022 yang masih membutuhkan perawatan medis hingga saat ini tetap dilayani dan ditanggung pembiayaannya oleh Pemprov Jawa Timur jika perawatan di RS Saiful Anwar Malang atau RS milik Pemprov manapun," kata Khofifah.
Khofifah mengatakan, bagi warga yang baru lapor sebagai korban Tragedi Kanjuruhan, tetap bisa dilayani RSSA asal membawa surat pengantar.
"Bagi mereka yang baru melapor sebagai korban Tragedi Kanjuruhan setelah masa tanggap darurat selama 14 hari yang dihitung sejak kejadian tersebut, bisa dilayani gratis jika membawa surat pengantar dari pemkab atau pemkot," bebernya.
Mantan Menteri Sosial RI ini membeberkan, saat ini ada 4 pasien yang dirawat di ruang ICU RSSA. Kemudian, ada 3 pasien dirawat di ruang HCU RSSA. Sementara, ada satu pasien yang dirawat di lower care.
"Pasien yang sudah kontrol 12 orang. Semua dalam tanggungan Pemprov Jatim. Insyaallah, seluruh korban yang dirawat di RSSA akan kami tangani dengan baik hingga yang bersangkutan sehat dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga, dan saya tegaskan gratis tidak dipungut biaya apapun, baik itu yang masih dirawat, atau kontrol," tandasnya.
Sementara itu, bantahan juga datang dari Direktur Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA) Malang, Dr Kohar Hari Santoso. Kohar menyebut, RSSA merupakan rumah sakit milik Pemprov Jatim yang menjadi salah satu rumah sakit tempat merawat pasien Tragedi Kanjuruhan.
Untuk itu, ia memastikan, semua pasien Tragedi Kanjuruhan, baik yang sedang dirawat inap atau hendak kontrol di RSSA Malang, tidak dibebankan biaya alias gratis.
"Pelayanan pasien Kanjuruhan baik yang sedang dirawat maupun yang akan kontrol tetap diberikan gratis oleh Pemerintah Jawa Timur," kata Kohar kepada detikJatim, Senin (17/10/2022).
Kohar menyatakan, apabila ada pasien baru yang datang ke RSSA mengaku korban Tragedi Kanjuruhan, diharapkan melengkapi beberapa persyaratan.
"Mengingat masa tanggap darurat sudah terlewati, maka kalau ada pasien baru menyatakan sebagai terkait kasus Kanjuruhan mohon dilengkapi surat keterangan dari otoritas, pemerintah kabupaten atau kota setempat," tandasnya.
