.webp)
Alat peraga kampanye (APK) berupa banner yang dipasang KPU Bojonegoro mendapat sorotan dan kritikan. Banner tersebut dinilai tak netral karena cenderung memihak salah satu paslon.
Sepintas banner yang menampilkan wajah paslon nomor urut 1 Teguh-Farida dan nomor urut 2 Wahono-Nurul tak ada masalah. Namun jika diperhatikan lebih seksama banner tersebut janggal.
Pasalnya ada tulisan 'Coblos Nomor' dan gambar paku di paslon nomor urut 1, sedangkan di sisi nomor urut 2 tak diberi keterangan 'Coblos Nomor' dan paku. Hal ini lah yang membuat kritikan dan dianggap KPU memihak paslon nomor urut 1.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Banner ini diketahui banyak terpasang di sejumlah titik strategis dari kampung hingga kota Bojonegoro. Warga pun menyayangkan banner tersebut karena dinilai kurang teliti sehingga menimbulkan persepsi tak netral.
"Kami menyayangkan mungkin kurang teliti. Publik tahunya yang masang KPU, nggak tahu awal cerita desain kalo nggak ada infomasi. Padahal kalau kita lihat juga gambar Paslon Pilgub desain gambarnya beda tapi untuk gambar angka di coblos paku semua ada di setiap bannernya Paslon,"kata salah satu warga Adi kepada detikJatim, Kamis (7/11/2024).
"Masyarakat ini jangan sering kali dibodohi, kemarin debat publik juga sudah kacau. Hingga saat ini juga belum jelas kapan digelar lagi. KPU Bojonegoro kita harap netral ya," imbuh Adi.
Ketua KPU Robby Adi Perwira saat dikonfirmasi membenarkan banner yang terpasang dari KPU untuk sosialisasi calon bupati dan wakil bupati.
Robby juga mengaku kaget karena kesalahan teknis itu menjadi sorotan warga. Namun ia menyebut desain banner yang dipasang merupakan desain dari masing-masing paslon.
"Desain yang buat masing masing tim kampanye, KPU hanya mencetak," tutur Robby.
Disinggung apakah KPU Bojonegoro akan merevisi atau menarik ulang banner sosialisasi Paslon pilbup ini, Robby mengaku akan berkoordinasi dengan timnya lebih dahulu. Sebab saat ini, Robby mengaku masih di luar kota.
"Nanti tak tanyakan dulu ke divisi ya," ujar Robby.
Senada, Komisioner KPUD Bojonegoro yang membidangi teknik penyelenggaraan, Ariel Sharon juga membenarkan desain banner memang dari masing-masing paslon.
"Desainnya tetap kembali ke paslon, jadi ya apapun desainnya terserah. Mau yang satu ada coblosnya yang satu nggak ada coblosnya," terang Ariel.
Ariel menegaskan aturan mengenai desain APK memang ada. Tapi aturan itu lebih banyak pada larangan yang bisa menimbulkan dan mengandung SARA dan provokasi.
Jawaban dari KPU di atas juga diamini oleh Bawaslu Bojonegoro, bahwa desain banner merupakan dari para paslon. "Semua desain itu dari paslonnya sendiri. Approve juga dilaksanakan bareng di KPU," ucap Ketua Bawaslu Bojonegoro, Handoko.
(abq/iwd)
