.webp)
Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati menargetkan kasus balita stunting bisa ditekan hingga di bawah 5 persen tahun 2024. Tahun depan pula, ia mencanangkan tak ada lagi kemiskinan ekstrem di Bumi Majapahit. Pengendalian inflasi dan penguatan infrastruktur juga menjadi program prioritas bersama 7 target kinerja sesuai RPJMD 2021-2026.
Untuk mencapai 11 target tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mojokerto menyusun perencanaan secara matang. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 itu dirumuskan melalui proses yang panjang, serta melibatkan semua pihak.
Mulai dari tahap musrenbang tingkat kecamatan, forum konsultasi publik rancangan awal RKPD tahun 2024, forum perangkat daerah lintas perangkat daerah, musrenbang tematik perempuan dan anak, musrenbang infrastruktur, hingga menghasilkan rancangan RKPD tahun 2024.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rancangan rencana pembangunan tahunan daerah itu memasuki tahap finalisasi, yakni digodok dalam musrenbang RKPD tahun 2024 di Pendapa Graha Maja Tama Kantor Bupati Mojokerto, Kamis (30/3/2023). Musrenbang ini menghadirkan narasumber Bupati Ikfina, Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Ayni Zuroh, serta Kepala Biro Administrasi Pembangunan Pemprov Jatim Sigit Panoentoen.
Pesertanya mencapai 200 orang. Antara lain para kepala OPD, direktur RSUD dan BUMD, para camat, kepala bagian, asisten, staf ahli, kasubbag penyusunan program, kasubbag perencanaan, pejabat fungsional perencanaan se-Kabupaten Mojokerto, rektor perguruan tinggi, tokoh masyarakat, LSM, perwakilan pengusaha, masyarakat rentan dan termarjinalkan, perwakilan organisasi perempuan dan anak, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat.
"RKPD 2024 kami susun berdasarkan evaluasi capaian kinerja tahun 2022 dan perkiraan capaian kinerja 2023, target kinerja tahun 2024 dalam RPJMD tahun 2021-2026, program prioritas, serta isu-isu strategis di Kabupaten Mojokerto," kata Bupati Ikfina ketika menjadi narasumber Musrenbang RKPD Tahun 2024.
Ikfina menuturkan, terdapat 8 isu strategis di Kabupaten Mojokerto tahun 2024 yang menjadi salah satu dasar menyusun RKPD. Yaitu percepatan penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem dan penguatan perlindungan sosial, pengendalian inflasi dan pemulihan ekonomi. Juga pembangunan infrastruktur, pariwisata dan pengurangan risiko bencana, Pilkada serentak, reformasi birokrasi, pengelolaan kinerja dan digitalisasi daerah, peningkatan kualitas dan daya saing SDM, serta inovasi daerah.
Orang nomor satu di Pemkab Mojokerto itu lantas menjabarkan target kinerja dan program prioritas tahun 2024. Menurut Ikfina, 7 target kinerja tahun depan sesuai isi RPJMD Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026. Meliputi target indeks pembangunan manusia (IPM) 76,23, indeks kesalehan sosial 67,42, persentase laju pertumbuhan ekonomi 4,41-5,88 persen, indeks gini 0,309, indeks reformasi birokrasi, SAKIP 81, serta indeks infrastruktur 13,233.
"Indeks reformasi birokrasi tidak bisa dibandingkan secara linear dari tahun ke tahun karena metode penilaiannya berubah," terangnya.
Sedangkan 4 program prioritas Pemkab Mojokerto tahun 2024, lanjut Ikfina, yang pertama adalah penanganan balita stunting. Berdasarkan survei status gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, angka stunting di wilayahnya 27,4 persen. Kemudian turun menjadi 11,6 persen tahun 2022. Angka tersebut akan terus ditekan sehingga akhir 2024 nanti, ia menargetkan balita stunting di bawah 5 persen.
Penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi program prioritas kedua Pemkab Mojokerto. Berdasarkan data BPS per Maret 2022, penduduk miskin di Bumi Majapahit 9,71 persen atau 111.030 jiwa. Sedangkan Presiden Jokowi menargetkan kemiskinan menjadi 7 persen dan kemiskinan ekstrem 0 persen tahun 2024.
Bupati perempuan pertama di Mojokerto itu pun mencanangkan target yang sama terkait kemiskinan ekstrem. Strateginya akan diawali dengan verifikasi dan validasi data kemiskinan ekstrem agar penanganan tepat sasaran. "Kalau bantuan kami fokuskan pada penduduk miskin ekstrem, ditambah pemberdayaan ekonomi, harapan kami target 0 persen bisa tercapai," cetusnya.
Program prioritas ketiga yaitu pengendalian inflasi di Bumi Majapahit. Program ini sudah didukung Aplikasi Info Harga milik Disperindag Kabupaten Mojokerto. Aplikasi ini membuat Bupati Ikfina dan jajarannya lebih cepat memantau fluktuasi harga kebutuhan pokok di 20 pasar tradisional. Sehingga upaya menangani lonjakan harga sembako juga lebih cepat.
Berikutnya program penguatan infrastruktur di Kabupaten Mojokerto. Ikfina merinci 6 item infrastruktur yang kondisinya baik tahun 2022. Meliputi jalan 77,25 persen, jembatan 55,85 persen, irigasi 42,33 persen, air bersih 88,95 persen, sanitasi 94,8 persen, gedung pemerintahan 90,74 persen.
"Ini infrastruktur kewenangan Pemkab Mojokerto. Untuk infrastruktur kewenangan desa, provinsi atau pusat harus dikomunikasikan agar juga diperbaiki. Utamanya akses menuju lokasi-lokasi pertumbuhan ekonomi," tegasnya.
Kepala Bappeda Kabupaten Mojokerto Bambang Eko Wahyudi menambahkan, musrenbang kali ini sekaligus untuk sinkronisasi dan rasionalisasi rancangan RKPD 2024. Dalam rancangan RKPD tersebut, usulan pagu indikatif perangkat daerah tahun 2024 tembus Rp 2,752 triliun. Pagu itu untuk mendanai usulan reses pokok pikiran DPRD 572 kegiatan, serta usulan dari desa dan lembaga 1.542 kegiatan.
Namun, proyeksi belanja rancangan RKPD 2024 sesuai proyeksi kemampuan keuangan daerah adalah Rp 2,673 triliun. Sehingga terjadi defisit anggaran mencapai Rp 78,9 miliar. "Oleh sebab itu perlu dilakukan rasionalisasi dan sinkronisasi pada tahap penyusunan rancangan akhir RKPD 2024," terangnya.
Bambang juga menyampaikan capaian positif pembangunan makro sosial ekonomi Kabupaten Mojokerto hingga tahun 2022. Indeks pembangunan manusia (IPM) naik dari 73,83 tahun 2020, 74,15 tahun 2021, menjadi 74,89 tahun 2022. IPM tahun 2022 lebih tinggi dari Jatim 72,7 dan nasional 72,91. Komponennya adalah angka harapan hidup 72,93 tahun, rata-rata lama sekolah 8,97 tahun, harapan lama sekolah 12,96 tahun, serta pengeluaran perkapita Rp 13.051.
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Mojokerto naik dalam 3 tahun terakhir. Yaitu 90,65 tahun 2020, 91,07 tahun 2021 dan 91,67 tahun 2022. IPG tahun 2022 melampaui Jatim 91,24 dan nasional 91,27. Indeks kesalehan sosial (IKS) Kabupaten Mojokerto naik dari 64,7 tahun 2020, 66,33 tahun 2021, 80,98 tahun 2022. IKS tahun 2022 sama dengan Jatim dan di bawah nasional 91,27. Indeks Gini tahun 2022 0,327, tahun 2021 0,29, tahun 2020 0,33. Posisinya di bawah Jatim 0,371 dan nasional 0,384.
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mojokerto juga terus meningkat, yakni -1,1 persen tahun 2020, 4,12 persen tahun 2021, serta 5,82 persen tahun 2022. Capaian ini lebih tinggi daripada nasional 5,31 persen maupun Jatim 5,34 persen. Pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) tahun 2020 -1,11 persen, tahun 2021 4,12 persen, tahun 2022 tumbuh 5,82 persen. Sedangkan poduk domestik regional bruto (PDRB) yang menggambarkan nilai tambah barang dan jasa berdasarkan harga berlaku, mencapai Rp 95,73 triliun.
Angka kemiskinan di Kabupaten Mojokerto 9,71 persen atau 111.030 jiwa per Maret 2022. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan kemiskinan nasional 9,54 persen, tapi masih di bawah Jatim 10,38 persen. Kemiskinan di Bumi Majapahit sudah turun dari 10,59 persen tahun 2021 dan tahun 2020 10,57 persen. Indeks kedalaman kemiskinan 1,37 dan indeks keparahan kemiskinan 0,29 per Maret 2022.
Jumlah pengangguran di Kabupaten Mojokerto mencapai 31.221 jiwa atau 4,83 persen dari angkatan kerja 646.778 jiwa. "Tingkat pengangguran terbuka (TPT) per Agustus 2022 adalah 4,83 persen, turun 0,71 persen dibandingkan Agustus 2021 5,54 persen. TPT di bawah nasional 5,86 persen dan Jatim 5,49 persen," tandasnya. []
(ega/ega)
