.webp)
Penyaluran pupuk bersubsidi kepada para petani di Kabupaten Mojokerto diwajibkan menggunakan kartu tani mulai 1 Januari 2023 agar benar-benar tepat sasaran. Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati pun meminta sistem distribusi pupuk tersebut dipersiapkan dengan matang agar nantinya berjalan lancar.
Distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Mojokerto mendapat perhatian dari Tim Satgas Khusus Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Mabes Polri. Mereka datang langsung ke Bumi Majapahit untuk mengambil sampel pupuk bersubsidi jenis urea dan NPK dari beberapa kios di Kecamatan Bangsal dan Trowulan. Sampel tersebut akan diuji di laboratorium Bogor untuk mengukur kualitasnya.
Oleh sebab itu, Tim dari Satgas Khusus Pencegahan TPK Mabes Polri melibatkan peneliti dari Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mengambil sampel pupuk. Selain itu, tim satgas khusus bersama perwakilan PT Pupuk Indonesia juga mengecek kesiapan peralatan untuk menyalurkan pupuk bersubsidi kepada para petani di Kabupaten Mojokerto menggunakan kartu tani.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Salah satunya terkait ketersediaan alat penerima pembayaran atau mesin electronic data capture (EDC) di masing-masing kios pupuk. "Tadi pagi kami juga berdiskusi dengan Kepala Dinas Pertanian Mojokerto, alokasi pupuk bersubsidi di Kabupaten Mojokerto ternyata on progres, sesuai by name dan by adress," kata Ketua Tim dari Satgas Khusus Pencegahan TPK Mabes Polri, Herbert Nababan di ruang rapat Satya Bina Karya (SBK) Kantor Bupati Mojokerto, Selasa (15/11/2022).
Dalam kunjungan kerjanya kali ini, tim dari Satgas Khusus Pencegahan TPK Mabes Polri sempat berkoordinasi dengan Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati di ruangan SBK. Rapat koordinasi ini juga dihadiri Sekda Kabupaten Mojokerto Teguh Gunarko dan Kepala Dinas Pertanian setempat Nurul Istiqomah.
Di forum ini, Herbert menjelaskan tujuan utama kedatangan tim dari Satgas Khusus Pencegahan TPK Mabes Polri di Kabupaten Mojokerto. Satgas khusus yang dibentuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sejak awal 2022 ini berupaya mencegah penyelewengan distribusi pupuk bersubsidi kepada para petani di Bumi Majapahit.
Menurutnya, mulai 1 Januari 2023, penyaluran pupuk bersubsidi kepada para petani di Indonesia akan benar-benar sesuai Peraturan Menteri Pertanian nomor 10 tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Salah satunya, para petani wajib menggunakan kartu tani untuk menebus pupuk bersubsidi di kios-kios yang sudah ditentukan.
"Sesuai Permentan itu juga ditekankan per 1 Januari 2023 para petani sudah harus menggunakan kartu tani untuk menebus pupuk bersubsidi. Jika tidak menggunakan kartu tani, maka tidak akan dilayani," jelasnya.
Penggunaan kartu tani, lanjut Herbert untuk menjamin distribusi pupuk bersubsidi kepada para petani tepat sasaran. Karena pupuk diberikan langsung ke masing-masing petani sesuai jatah yang mereka terima. Untuk itulah pihaknya juga mengecek kesiapan mesin EDC di kios-kios pupuk yang nantinya menjadi ujung tombak dalam melayani kebutuhan pupuk para petani.
"Jangan sampai alokasi pupuk untuk para petani tidak diterima. Hal seperti ini sering kali dimainkan karena daya giurnya tinggi. Pupuk urea bersubsidi Rp 2.225 per Kg, sedangkan nonsubsidi Rp 9 ribu. Ada disparitas harga yang luar biasa yang bisa memicu penyelewengan," terangnya.
Herbert lantas mengapresiasi dukungan penuh dari Pemkab Mojokerto dalam upaya mencegah penyelewengan pupuk bersubsidi. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini menegaskan tim dari Satgas Khusus Pencegahan TPK Mabes Polri akan kembali turun ke Jatim maupun Bumi Majapahit tahun depan.
"Karena secara nasional Jatim penyumbang lumbung pangan sekitar 67 persen, disusul Jabar di peringkat kedua. Itulah kenapa kami sangat konsen di Jatim. Mudah-mudahan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Mojokerto tidak ada penyelewengan di tingkat bawah," tegasnya.
Senada dengan Herbert, Bupati Ikfina optimis penggunaan kartu tani bakal membuat penyaluran pupuk bersubsidi kepada para petani tepat sasaran. Untuk mendukung program ini, ia menginstruksikan Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto untuk melakukan persiapan secara matang dalam 1,5 bulan ke depan.
Mulai dari memastikan kartu tani sampai ke para petani yang berhak menerima, sampai mesin EDC di masing-masing kios berfungsi dengan baik. "Prosesnya nanti akan mirip dengan distribusi bantuan pangan nontunai (BPNT). Sepertinya masalahnya akan sama, yaitu EDC banyak yang tak bisa digesek. Maka harus disiapkan secara matang sejak sekarang, koordinasikan dengan bank Himbaranya. Sehingga saat para petani menebus pupuk berjalan lancar," cetusnya.
Orang nomor satu di Pemkab Mojokerto ini pun menyampaikan terima kasih kepada tim dari Satgas Khusus Pencegahan TPK Mabes Polri yang melakukan upaya pencegahan penyelewengan distribusi pupuk bersubsidi di wilayahnya. Sebab ketersediaan pupuk menjadi masalah utama yang kerap dikeluhkan para petani di Bumi Majapahit.
Penggunaan kartu tani dalam penyaluran pupuk bersubsidi diharapkan mampu menjawab persoalan tersebut. "Karena pupuk tidak bisa ditunda, penggunaan pupuk harus tepat jumlah dan tepat waktu. Kami juga meminta para penyuluh pertanian untuk memberi pendampingan kepada para petani agar efisien dalam menggunakan pupuk," jelasnya.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Nurul Istiqomah menambahkan alokasi pupuk bersubsidi untuk wilayahnya tahun ini mencapai 58.667 ton. Terdiri dari pupuk urea 23.650 ton, SP36 635 ton, ZA 2.430 ton, NPK 26.564 ton, serta pupuk organik 5.388 ton.
Namun, alokasi untuk tahun depan dibatasi menjadi hanya 3 jenis pupuk bersubsidi seiring berlakunya Permentan nomor 10 tahun 2022. Yaitu pupuk urea 20.997 ton, NPK 13.663 ton, serta NPK formula khusus 6 ton.
Terkait potensi kendala dalam penyaluran pupuk bersubsidi tahun depan, pihaknya bakal dibantu Satgas Khusus Pencegahan TPK Mabes Polri. Satgas bakal membantu mendorong bank Himbara agar segera mendistribusikan seluruh kartu tani dan mesin EDC untuk Kabupaten Mojokerto.
"Tim satgas khusus tadi sudah memberikan solusi. Kami segera mendata kartu tani yang sudah dibagikan, alat EDC kami himpun data kesiapannya, lalu kami bersurat ke satgasus agar mendorong himbara untuk pendistribusian," tandasnya.
(akd/ega)
