1.000 Petani Hutan di Tulungagung Terancam Tak Dapat Pupuk Subsidi

1.000 Petani Hutan di Tulungagung Terancam Tak Dapat Pupuk Subsidi

Adhar Muttaqien - detikJatim
Sabtu, 24 Sep 2022 02:33 WIB
dprd tulungagung
Hearing petani dengan anggota DPRD Tulungagung (Foto: Adhar Muttaqien)
Tulungagung -

Sejumlah petani yang tergabung di dua Kelompok Tani Hutan (KTH) di Tulungagung wadul ke DPRD setempat. Mereka mengeluh karena dikabarkan tidak akan mendapat alokasi pupuk bersubsidi.

Pendamping warga dari PPLH Mangkubumi Tulungagung, Munif Rodaim, mengatakan petani tersebut berasal dari KTH di Desa Tenggarejo dan Jengglungharjo. Kedua kelompok ini memiliki anggota lebih dari 1.000 orang.

"Rinciannya 614 petani dari Desa Tenggarejo dan 445 petani," kata Munif Rodaim, Jumat (23/9/2022).

Menurut Munif, informasi kesimpangsiuran terkait alokasi pupuk subsidi itu berawal dari sosialisasi eRDKK oleh Dinas Pertanian Tulungagung. Saat itu warga menerima informasi jika petani yang bisa dimasukkan dalam eRDKK dalah petani anggota LMDH. Sedangkan untuk anggota KTH disarankan untuk mundur dari KTH jika ingin memperoleh pupuk bersubsidi.

"Awal mulanya seperti itu yang dipahami oleh petani, akhirnya kami hearing hari ini," ujarnya.

Pihaknya khawatir jika informasi tersebut tidak diluruskan maka bisa mengancam hak petani untuk mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi. Padahal dalam aturan Kementerian Pertanian yang baru, tidak ada klausul yang mengatur terkait perserikatan atau organisasi petani.

"Yang diatur itu adalah jenis pupuknya dan jenis tanaman," ujarnya.

Pihaknya mengaku selama ini para petani hutan tersebut rutin mendapatkan alokasi pupuk subsidi dari pemerintah. Munif meminta seribu lebih petani dimasukkan dalam rencana alokasi pupuk subsidi pada 2023.

"Sempat muncul alasan, diminta keluar dari KTH agar tidak terjadi pengajuan ganda. Ini kan eRDKK, artinya sudah tersistem secara elektronik, kalau ada data ganda pasti tertolak," imbuhnya.

Munif mengaku tidak ada aturan yang dilanggar terkait keberadaan KTH tersebut. Bahkan mereka benar-benar memiliki lahan garapan di kawasan hutan.

Sementara itu Kepala Bidang (Kabid) Penyuluhan Pertanian, Dinas Pertanian (Dispertan) Kabupaten Tulungagung, Triwidyono Agus Basuki, membantah adanya kebijakan untuk meminta anggota KTH keluar dari organisasinya. Pihaknya menegaskan terkait alokasi pupuk bersubsidi pihaknya berpatokan pad aturan yang ada di Kementerian Pertanian.

"Pengajuan kami adalah dari kelompok tani. Selama mereka masuk dalam kelompok tani dan memiliki lahan garapan maka bisa untuk dimasukkan dalam eRDKK," kata Triwidyoko.

Selain itu dalam aturan yang baru, para petani harus memiliki lahan garapan yang jelas dibuktikan dengan koordinat lokasi.

"Kemudian petani tidak bisa mengajukan pupuk subsidi di beberapa titik garapan di desa yang berbeda. Mereka harus memilih salah satu," imbuhnya.

Di sisi lain, dalam alokasi pupuk subsidi tahun 2023, hanya diberikan kepada petani yang memiliki sembilan komoditi tanaman yang telah ditetapkan, di antaranya padi, jagung, kedelai, cabai, bawang, kopi, tebu rakyat, dan kakao.



Simak Video "Pemerintah Akan Batasi Pupuk Subsidi"
[Gambas:Video 20detik]
(iwd/iwd)