Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memaparkan tujuh solusi pengendalian inflasi Jatim pada tahun 2023 di acara High Level Meeting (HLM) dan Rakor Pengendalian Inflasi bersama Forkopimda Jatim.
Solusi pertama yakni Pemprov, Pemkab, dan Pemkot se-Jatim bersama satgas pangan harus bersinergi dan berkoordinasi dengan Gapoktan, PERPADI, Distributor, dan Perum Bulog agar terwujud stabilisasi pasokan dan harga pangan (komoditas beras) di Jatim.
Selanjutnya, untuk memperkuat fungsi Bulog sebagai penyedia Cadangan Beras Pemerintah (CBP yang tidak boleh kurang dari 1,2 Juta Ton).
Solusi ketiga, secara On-farm, peningkatan ketersediaan pasokan dilakukan dengan menggalakkan masa tanam lebih cepat, serap gabah beras petani, penyusunan pola tanam dengan pendekatan teknologi pertanian terpadu, optimalisasi pengamanan produksi.
"Jadi ini adalah solusi yang kami usulkan agar bisa dilakukan bersama sebagai upaya penanganan inflasi di masing-masing daerah di Jatim. Maka sinergi dan peran aktif dari pemkab/pemko, forkopimda, satgas pangan beserta seluruh stakeholder sangat diperlukan," ungkap Khofifah.
Khofifah menjelaskan, solusi keempat yaitu digitalisasi pemasaran produk pertanian dan mendorong adanya Food Station. Solusi kelima perlunya meningkatkan Kerjasama Antar Daerah.
Selanjutnya operasi pasar perlu dilakukan sewaktu-waktu oleh semua kab/kota apabila komoditas tertentu mengalami kenaikan harga signifikan. Solusi ketujuh yaitu optimalisasi BTT untuk subsidi ongkos angkut.
Khofifah menegaskan rekomendasi tersebut sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bahwa untuk mengatasi inflasi diperlukan berbagai upaya. Seperti operasi pasar murah, sidak pasar dan para distributor agar tidak menahan barang.
Selain itu, bekerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan untuk beberapa komoditas seperti telur ayam ras, minyak goreng, beras, bawang merah, cabai rawit, daging ayam ras dan cabai merah.
Kemudian menggencarkan gerakan menanam komoditas padi, bawang merah, cabai rawit dan cabai merah. Sekaligus juga merealisasikan BTT dan memberikan dukungan pada sektor transportasi melalui APBD.
"Jadi format-format yang kami usulkan ini sudah sejalan dengan arahan pak Mendagri," tegas orang nomor satu di Pemprov Jatim ini.
Untuk mencapai sasaran inflasi nasional, Khofifah menekankan perlunya penguatan dan optimalisasi strategi 4K. Yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif.
"Bagaimana keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif dapat dilakukan khususnya ketika terdapat potensi panic buying pada saat-saat tertentu," tegasnya.
Khofifah pastikan harga beras akan segera stabil. Baca di halaman selanjutnya.
(dpe/dte)