Usai Geruduk Dishub Kota Malang, Sopir Angkot Ganti Luruk DPRD

Ratusan sopir angkutan kota (angkot) menolak rencana Trans Jatim Koridor II di Malang Raya. Usai penolakan disampaikan dengan mendatangi Dinas Perhubungan Kota Malang, para sopir bergeser menuju DPRD Kota Malang.

Kehadiran sopir untuk bertemu para wakil rakyat untuk menyampaikan penolakan mereka terhadap pengoperasian bus Trans Jatim koridor 2.

Pantauan di lokasi, Senin (28/9/2026), pukul 14.48 WIB, terlihat para sopir tergabung dalam Front Aliansi Supir Angkutan Malang (ASAM) memarkir armada mereka di ruas jalan depan DPRD Kota Malang. Sejumlah perwakilan sopir bertemu dengan anggota DPRD Kota Malang untuk menyampaikan langsung asprasinya.

Hingga saat ini, proses audiensi yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita masih berlangsung di gedung DPRD Kota Malang.

Sebelumnya, Front Aliansi Supir Angkutan Malang (ASAM) meminta pemerintah menuntaskan terlebih dahulu persoalan yang muncul sejak beroperasinya Trans Jatim Koridor 1.

Ketua Front ASAM Andre menegaskan, pihaknya tidak menolak keberadaan transportasi publik baru. Namun, pemerintah harus menyelesaikan terlebih dahulu dampak yang dirasakan para pekerja transportasi lokal akibat keberadaan Koridor 1.

Andre menyebut, sedikitnya 494 sopir angkot dan pemilik mikrolet di Kota Malang dan sebagian wilayah Kabupaten Malang terdampak secara ekonomi.

"Kami sudah berusaha berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk Dishub Kota Malang. Kami diarahkan ke provinsi. Ketika di provinsi, kami sudah melakukan audiensi," ujar Andre kepada wartawan.

Menurut Andre, dalam proses audiensi tersebut telah muncul notulensi yang memuat sejumlah kesepakatan antara pihak-pihak terkait. Namun, ia menilai komitmen tersebut belum direalisasikan hingga kini.

Menurut Andre, dalam kesepakatan yang disebut berlangsung pada 29 Juli 2026, sampai hari ini belum terealisasi. Front ASAM menilai, persoalan Koridor I bukan sekadar persoalan teknis transportasi. Mereka menyebut, operasional layanan tersebut telah berimbas langsung terhadap penghasilan sopir dan pemilik mikrolet.

Karena itu, para sopir meminta pemerintah memberikan penyelesaian sekaligus pertanggungjawaban atas dampak ekonomi yang mereka klaim telah terjadi.

"Makanya, dalam hal ini kami menuntut keras bersama teman-teman mikrolet yang ada selama ini, khususnya korban dari 494 orang tersebut, untuk mendapatkan keadilan dan pertanggungjawaban. Selama ini mereka dirugikan," tegasnya.

Selain persoalan dampak pendapatan, Front ASAM juga mempersoalkan perubahan dan penambahan halte pada jalur Koridor 1.

Menurut Andre, kondisi di lapangan dinilai tidak lagi sesuai dengan kesepakatan awal yang telah dibicarakan bersama.

"Kalau terkait halte, itu dari rekan-rekan yang selama ini di lapangan tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Halte tersebut semakin banyak dan semakin merugikan rekan-rekan," ungkapnya.

Dalam aksi tersebut, Front ASAM membawa sedikitnya lima tuntutan utama. Pertama, mereka meminta pemerintah segera merealisasikan notulensi dan komitmen tertulis hasil aksi sebelumnya pada 29 Juli 2026. Komitmen tersebut diminta menjadi bentuk tanggung jawab pemerintah sebelum Trans Jatim Koridor 2 beroperasi.

Kedua, mereka meminta evaluasi ulang Koridor 1 secara total dan transparan. Front ASAM juga menyatakan adanya dugaan persoalan administratif dan prosedural dalam proses perencanaan maupun implementasi Koridor 1 yang menurut mereka berdampak terhadap 494 sopir dan pemilik mikrolet.

Ketiga, mereka menuntut keadilan serta perlindungan sosial dan ekonomi bagi pekerja transportasi yang terdampak. Mereka menyebut penurunan pendapatan terjadi tanpa diikuti solusi konkret yang dirasakan para sopir.

Keempat, pemerintah diminta membuka secara transparan blueprint atau cetak biru jangka panjang program Trans Jatim di Malang Raya. Dokumen tersebut dinilai penting karena wilayah operasional Trans Jatim bersinggungan langsung dengan trayek transportasi lokal.

Kelima, Front ASAM meminta pekerja transportasi lokal dilibatkan secara adil dalam setiap proses perencanaan, implementasi, hingga kebijakan transportasi publik di Malang Raya.