Defisit Anggaran APBD Perubahan Tulungagung 2026 Tembus Rp 477 M

Anggaran pendapatan pada Perubahan APBD Tulungagung 2026 diusulkan mengalami penurunan puluhan miliar. Namun, jumlah belanja justru melonjak, sehingga defisit anggaran membengkak.

Dalam nota rancangan APBD Perubahan Tulungagung 2026 jumlah pendapatan diproyeksikan sebesar Rp2,991 triliun atau turun dari anggaran induk Rp3,015 triliun.

Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin mengatakan, postur APBD juga terjadi perubahan pada sektor belanja yang justru mengalami lonjakan Rp234,944 triliun dari semula Rp3,233 triliun menjadi Rp3,468 triliun.

"Perubahan tersebut membuat defisit APBD 2026 meningkat menjadi Rp 477,649 miliar," kata Ahmad Baharudin.

Menurutnya defisit anggaran tersebut akan ditutup oleh anggaran penerimaan pembiayaan, termasuk Silpa. Sehingga seluruh defisit tersebut akan menjadi nol.

"Daripada kita menghabiskan yang tidak efisien dan tidak guna, kan mendingan nanti disilpakan saja untuk pembangunan 2027 infrastruktur lagi," Ujarnya.

Di sisi lain Pemerintah Tulungagung juga mengajukan Rancangan APBD 2027 kepada DPRD setempat guna dilakukan pembahasan. Pada nota RAPBD Tulungagung 2027, sektor pendapatan diproyeksikan hanya Rp2,708 triliun atau lebih rendah dari proyeksi APBD Perubahan 2026.

Sementara itu sektor belanja pada diproyeksikan sebesar Rp2,995 triliun, dengan defisit anggaran Rp286,866 miliar.

Plt Bupati menjelaskan, pada RAPBD 2027 pihaknya mengaku akan memaksimalkan sektor infrastruktur dengan porsi anggaran di atas 30 persen.

"Sudah 30% lebih. Tahun ini kan 300 miliar, tahun depan dialokasikan nilai yang lebih dari 300 miliar," imbuhnya.

Ia mengaku akan menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target 900 miliar. Optimalisasi pendapatan akan dikejar melalui berbagai sektor, mulai retribusi parkir, pajak daerah hingga sektor pariwisata.

Khusus sektor pariwisata, Baharudin mengakui masih terkendala oleh kebijakan pemerintah pusat, terkait kerja sama pengelolaan kawasan di pesisir pantai selatan. Tahun lalu PAD sektor pariwisata di Tulungagung belum mencapai Rp2 miliar.

"Karena di daerah selatan belum ada kepastian dari Kementerian Kehutanan belum ada regulasi juga. Nanti kalau itu sudah ada izin atau perjanjian kerja sama, nanti insyaallah akan mencapai sesuai di atas target. PAD wisata yang paling sulit ini karena kontrak perjanjiannya," imbuhnya.

Pengamat kebijakan publik Universitas Bhineka PGRI (Ubhi) Tulungagung Andreas Andrie Djatmiko menyebut, kondisi fiskal Tulungagung mengalami ketimpangan, hal itu tergambar dalam proyeksi APBD tahun berjalan, rancangan APBD perubahan maupun proyeksi anggaran tahun depan.

Ketidakseimbangan antara kemampuan pendapatan dengan kebutuhan belanja, berdampak langsung terhadap kemampuan pemerintahan daerah dalam membiayai program-program kebutuhan dasar masyarakat.

Menurutnya kondisi ruang fiskal yang cekak juga diperparah dengan beban belanja pegawai yang cukup tinggi, terlebih adanya alih status ribuan tenaga honorer menjadi PPPK dan PPPK paruh waktu. Anggaran belanja pegawai tersebut telah memakan lebih dari 30 persen APBD.

"Beban belanja pegawai yang sangat kaku atau kita sering menyebut sebagai rigiditas fiskal. Kita ketahui bahwa struktur APBD Tulungagung dibebani oleh belanja operasional yang besar. Yang mana sekitar sepertiganya itu habis untuk belanja pegawai," kata Andreas.

Tidak hanya itu, Andreas menyebut dinamika perlambatan serapan dan penyerapan juga terjadi pasca pilkada. Pada paruh pertama tahun 2026, realisasi serapan anggaran masih sempat berada di bawah target pemerintah.

Kemudian, pada April 2026 Pemkab Tulungagung juga dihadapkan dengan gejolak politik dengan adanya Operasi Tangkap Yangan (OTT) KPK terhadap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo. Kondisi itu cukup mempengaruhi roda pemerintahan.