.webp)
Pemerintah memutuskan mempertahankan harga Pertalite di tengah tekanan harga minyak dunia yang mencapai USD 107 per barel. Kebijakan tersebut dinilai tepat karena kenaikan harga BBM berpotensi mendorong inflasi sekaligus menekan daya beli masyarakat.
Ekonom Dr Robert R Winerungan mendukung keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk mempertahankan harga Pertalite Rp10.000 per liter.
"Saya kira itu keputusan yang sangat bijak oleh pemerintah. Karena apabila pemerintah juga menaikkan harga Pertalite, maka inflasi bisa tidak terkendali," kata Robert, Selasa (15/9/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut pengamat dari Universitas Negeri Manado (Unima) ini, kenaikan harga BBM tidak hanya berdampak pada pengeluaran masyarakat untuk bahan bakar. Kebijakan tersebut juga dapat memicu kenaikan biaya transportasi dan harga berbagai kebutuhan, sehingga dampaknya bisa meluas ke sejumlah sektor ekonomi.
Karena itu, menurut dia, pemerintah tidak dapat begitu saja menyerahkan harga Pertalite pada mekanisme pasar. Pertalite masih banyak digunakan masyarakat sehingga perubahan harganya berpotensi memberikan efek berantai terhadap aktivitas ekonomi.
"BBM tidak naik saja harga-harga sudah naik, apalagi kalau BBM naik. Artinya, memang pemerintah tidak bisa begitu saja melempar harga Pertalite mengikuti harga pasar karena itu bisa berpotensi membebani masyarakat," kata Robert.
Di sisi lain, Robert mengakui kebijakan mempertahankan harga Pertalite memiliki konsekuensi terhadap keuangan negara. Ketika harga minyak dunia meningkat, terdapat selisih antara harga keekonomian BBM dan harga yang dibayarkan masyarakat.
"Memang subsidi bisa membengkak. Tapi manfaatnya, inflasi kita tidak terlalu tinggi dan daya beli masyarakat sedikit banyak dapat dipertahankan," ujarnya.
Robert juga melihat tekanan ekonomi saat ini mulai memengaruhi pilihan masyarakat dalam mengonsumsi BBM. Sebagian konsumen yang sebelumnya menggunakan BBM dengan RON lebih tinggi disebut mulai beralih ke Pertalite untuk menekan pengeluaran.
"Kalau Pertalite naik, kelompok menengah akan semakin tertekan. Yang lebih kasihan lagi adalah masyarakat kelas bawah karena biaya transportasi akan naik dan sebagainya. Banyak efek turunannya apabila harga Pertalite naik," kata Robert.
Sementara itu, pakar kebijakan publik Universitas Padjadjaran (Unpad) Bonti Wiradinata menilai kebijakan mempertahankan harga Pertalite tidak cukup dilihat dari sisi ekonomi. Menurutnya, pemerintah juga perlu mempertimbangkan stabilitas sosial dan politik dalam menentukan harga komoditas yang berdampak luas seperti BBM.
"Kita harus melihatnya dalam strukturnya, tidak hanya dari aspek ekonomi saja, tetapi juga stabilitas geopolitik, stabilitas ekonomi, dan sosial," kata Bonti.
Bonti mengakui keputusan tersebut tetap membawa konsekuensi terhadap postur anggaran negara. Namun, dia menilai pemerintah perlu menjaga stabilitas di tengah tekanan harga energi global.
"Saya pikir kebijakan ini sudah tepat. Walaupun tentunya kebijakan yang tepat ini akan memiliki risiko terhadap postur anggaran," kata Bonti.
Meski demikian, Bonti menilai pemerintah tidak perlu mempertahankan subsidi energi dalam jangka panjang apabila kondisi energi global mulai membaik. Dia memperkirakan subsidi energi dapat dikurangi pada tahun depan jika kondisi geopolitik dan harga BBM lebih stabil.
"Sekarang dengan Venezuela yang sudah mulai dieksploitasi oleh Amerika, ini juga menjadi game changer untuk peta energi global. Apakah kita akan mengambil langkah seperti itu? Artinya, pada tahun depan kondisi BBM mungkin bisa menjadi lebih stabil karena Amerika sudah memiliki sumber-sumber minyak baru sehingga kemungkinan krisis seperti saat ini dapat berkurang," ucap Bonti.
(irb/hil)
