.webp)
Kondisi tanggul penahan lumpur Lapindo di titik 10.D, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, kembali menjadi sorotan dalam beberapa hari terakhir. Setelah sempat terjadi kebocoran di kawasan tanggul, kini perhatian tertuju pada kondisi tanggul tambahan yang dibangun di atas tanggul utama dan mulai mengalami retakan di sejumlah bagian.
Pantauan di lokasi menunjukkan tanggul tambahan yang terbuat dari material tanah bercampur lumpur memiliki lebar sekitar 45 sentimeter. Permukaannya tampak pecah-pecah diduga akibat material yang mengering karena paparan sinar matahari.
Meski demikian, bibir tanggul dengan permukaan lumpur masih menyisakan jarak sekitar 25 hingga 35 sentimeter. Tiga unit ekskavator juga tampak bersiaga di sekitar lokasi meski belum beroperasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di sisi lain, aliran lumpur masih bergerak ke arah barat akibat fenomena penurunan tanah (subsidence) yang terjadi di kawasan tersebut. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran apabila debit air kembali meningkat sehingga berpotensi memicu kebocoran seperti yang pernah terjadi sebelumnya.
Pelaksana Perencanaan PPLS, Arif Firmanto menjelaskan, volume semburan lumpur saat ini sebenarnya jauh lebih kecil dibandingkan ketika semburan pertama kali terjadi pada 2006.
"Pada awal semburan tahun 2006 volumenya sekitar 100 ribu sampai 120 ribu meter kubik per hari. Saat ini berkisar antara 27 ribu hingga 32 ribu meter kubik per hari," kata Arif, Senin (13/7/2026).
Menurut Arif, arah pergerakan lumpur saat ini lebih dominan menuju sisi utara dan barat karena dipengaruhi fenomena penurunan tanah yang juga terjadi di sejumlah titik, termasuk di sekitar jalur rel kereta api.
"Lumpur tidak mengalir seperti air karena mengandung material berat. Arah dominan saat ini ke utara dan barat mendekati jalan raya maupun rel kereta api. Hal itu dipengaruhi adanya penurunan tanah di lokasi," jelasnya.
Untuk mengurangi volume lumpur di kolam penampungan, PPLS mengoperasikan empat kapal keruk yang bertugas mengalirkan lumpur menuju Kali Porong.
"Fungsi kapal keruk untuk mengalirkan lumpur ke Kali Porong sehingga volume di kolam penampungan dapat dikurangi," ujarnya.
Meski kondisi tanggul menjadi perhatian, Arif memastikan situasi masih terkendali. PPLS bersama Kementerian Pekerjaan Umum akan melakukan evaluasi kapasitas tampungan sekaligus memperkuat sejumlah titik tanggul yang dinilai membutuhkan penanganan tambahan.
"Kondisi saat ini masih aman. Kami akan melakukan kajian ulang kapasitas tampungan dan memperkuat beberapa titik tanggul. Penanganan terus dilakukan secara maksimal oleh Kementerian PUPR bersama PPLS," pungkas Arif.
Sebelumnya, kebocoran tanggul penahan lumpur di titik 10.D sempat membuat air bercampur lumpur mengalir hingga tanggul di dekat jalur rel kereta api. Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran masyarakat apabila debit air terus meningkat dan mengancam rel kereta maupun Jalan Raya Porong.
Menanggapi perkembangan tersebut, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak memastikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memantau penanganan lumpur Lapindo bersama berbagai instansi terkait.
"Kami di Pemda fokus bagaimana sosial masyarakat di sana harus aman dan terjamin. Kami pantau terus, karena penanganan Lapindo ini kan melibatkan berbagai stakeholder," kata Emil.
Menurut Emil, penanganan semburan lumpur harus dilakukan secara serius karena merupakan fenomena geologi yang sangat jarang terjadi.
"Ini penanganannya harus serius, karena fenomena ini jarang terjadi. Kami di Pemda pasti akan linier dengan apa yang diputuskan oleh pihak-pihak terkait seperti PPLS, di mana ada Kementerian PU juga nyambung ke Kementerian ESDM karena ini fenomena geologi," katanya.
Ia juga menegaskan Pemprov Jatim siap membantu apabila sewaktu-waktu dibutuhkan dalam penanganan tanggul.
"Kita menyiagakan diri apabila ada langkah-langkah yang harus diambil untuk kejadian di tanggul Lapindo. Saat ini oleh teman-teman PU di Pemprov juga dimonitor terus," terangnya.
"Kita berkoordinasi terus, semua fakta yang ada di lapangan tidak akan kami abaikan, karena ini sains ya. Kita juga menunggu bagaimana hasil kajian ilmiah dari pihak yang bertanggung jawab di Lapindo saat ini, baru kita bisa menindaklanjuti," tandasnya.
Sorotan terhadap kondisi tanggul juga datang dari Anggota DPR RI Komisi VII Bambang Haryo Soekartono. Saat meninjau lokasi, ia menilai kapasitas kolam penampungan sudah terlampaui sehingga memerlukan langkah cepat dari pemerintah pusat.
"Volume lumpur sudah melebihi kapasitas penampungan dan sempat meluber. Jika tidak segera ditangani, masalah akan semakin meluas. Ini mengancam kelancaran transportasi nasional, baik jalur kereta api maupun jalan nasional, serta berdampak terhadap arus logistik, keselamatan masyarakat, dan perekonomian Jawa Timur maupun nasional," kata Bambang di atas tanggul lumpur, Senin (13/7/2026).
Bambang meminta pengelola mempercepat pengaliran lumpur menuju Sungai Porong sekaligus memperkuat tanggul agar tidak jebol.
Selain itu, ia mendesak pemasangan Early Warning System (EWS) segera direalisasikan mengingat kawasan tersebut berada di wilayah yang memiliki potensi pergerakan tanah.
"Kita juga harus memiliki rencana evakuasi yang jelas, menentukan titik kumpul yang aman, serta menyiapkan sarana pendukung seperti tenda dan kebutuhan dasar bagi masyarakat apabila terjadi kondisi darurat," ujarnya.
Ia juga meminta BNPB, Basarnas, dan unsur SAR memiliki posko tetap di kawasan lumpur Lapindo serta menggelar latihan keselamatan secara berkala.
"Lokasi ini dilintasi Sesar Siring dan Sesar Watukosek sehingga potensi pergerakan tanah harus selalu diantisipasi," imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bambang turut menyoroti pemangkasan anggaran operasional penanganan lumpur. Berdasarkan informasi yang diterimanya, anggaran turun dari Rp 227 miliar menjadi Rp 169 miliar atau berkurang sekitar Rp 58 miliar.
"Pengurangan anggaran ini berdampak langsung terhadap kinerja penanganan lumpur. Karena itu kami meminta Kementerian PU meninjau kembali kebijakan tersebut. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama, anggaran tidak boleh menjadi alasan mengorbankan keselamatan warga," tegasnya.
Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana juga menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi tanggul dan berharap seluruh pihak segera menghasilkan solusi konkret.
"Saya sangat peduli dengan kondisi Kabupaten Sidoarjo. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian. Saya berharap solusi segera ditemukan dan disepakati dalam rapat besok di lokasi stasiun," kata Mimik.
Menurutnya, persoalan tanggul tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena dapat menimbulkan dampak yang lebih besar.
"Kondisi ini jika dibiarkan akan terus berlanjut. Solusi harus segera dicari dan masalah ini harus tuntas diselesaikan demi keselamatan warga. Kita semua tahu bencana besar 20 tahun lalu sampai sekarang belum sepenuhnya selesai. Jangan sampai kejadian serupa terulang kembali," ujarnya.
Ia menegaskan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan terus membangun komunikasi dengan pemerintah pusat, DPR RI, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan agar penanganan kawasan terdampak lumpur Lapindo dapat dilakukan secara optimal.
"Kami berkomitmen penuh untuk terus membantu dan menjalin komunikasi yang baik bersama DPR RI dan DPRD. Insyaallah kita akan terus bergerak bersama demi penyelesaian masalah ini," pungkasnya.
Simak Video "Video Kuasa Hukum: ASN yang Tewas dalam Mobil di Juanda Tak Punya Konflik"
[Gambas:Video 20detik] (auh/hil)
