Ribuan mitra Makan Bergizi Gratis (MBG) berunjuk rasa di depan gedung DPRD Trenggalek menuntut keberlangsungan program. Sementara di dalam gedung, sejumlah aktivis mahasiswa menolak MBG dan meminta evaluasi total.
Aksi 3.000 mitra dilakukan dengan berjalan kaki dari Pasar Pon menuju gedung dewan. Mereka juga membentangkan sejumlah poster dan spanduk yang berisi dukungan program MBG.
"Hidup Prabowo, MBG lanjutkan," teriak orator, Senin (22/6/2026).
Sementara itu, dalam beberapa poster tampak bertuliskan 'dengan MBG anak kami bisa makan bergizi setiap hari, MBG membantu rakyat.
Koordinator aksi mitra MBG Imam Waldi mengatakan, aksi unjuk rasa tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan atas program Asta Cita Presiden Prabowo. Menurutnya MBG di Trenggalek telah memberikan dampak positif terhadap anak sekolah maupun perekonomian masyarakat.
"Ada sekitar 7.000 pekerja yang terserap dalam program MBG melalui masing-masing SPPG di Trenggalek," kata Imam.
Selain itu program tersebut juga turut menggerakkan sektor perekonomian lokal, karena banyak mitra yang bekerja sama dengan SPPG untuk memasok bahan pangan berupa beras, sayur, daging hingga buah-buahan.
"Yang paling penting anak-anak sekolah saat ini diberikan makan bergizi setiap hari," jelasnya.
Dalam aksi ini, terdapat tiga tuntutan utama yang disampaikan ke anggota DPRD Trenggalek, yaitu dukungan keberlanjutan program MBG dengan melakukan evaluasi secara menyeluruh demi perbaikan dan peningkatan kualitas program.
"Membersihkan Program MBG dari praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang, serta mendorong penegakan hukum yang transparan dan adil terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran" imbuhnya.
Ketiga optimalisasi pelibatan UMKM lokal dalam pelaksanaan Program MBG guna meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Trenggalek.
"Kami siap untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Perlu diketahui di Trenggalek sampai sekarang masih zero kasus keracunan, ini akan kami pertahankan," kata Imam Waldi.
Aksi massa tersebut ditemui langsung oleh Ketua DPRD Trenggalek Doding Rahmadi dan beberapa anggota lainnya. Mereka berjanji akan menyampaikan aspirasi para mitra tersebut ke pemerintah pusat.
"Semua aspirasi kami tampung. Kami sepakat dengan tuntutan mereka, evaluasi menyeluruh di program MBG, terutama korupsi di tubuh BGN harus dihilangkan dan produk lokal harus diutamakan. Itu semua kami sepakat," kata Doding.
Sementara itu di dalam gedung DPRD juga digelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara aktivitas Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dengan anggota dewan. Saat aksi damai tersebut aktivis mahasiswa turut membawa replika kepala babi.
"Replika kepala babi ini sebagai simbol kecurigaan kami. Kami tertarik dengan pernyataan Bu Nanik (Kepala BGN) di awal tahun, bahwa setiap partai politik itu punya SPPG. Kami curiga di Trenggalek ini jangan-jangan kok ada yang punya," kata Ketua PMII Trenggalek Beny Kusumawardani.
Pihaknya menyatakan dengan tegas menolak MBG karena terlalu banyak persoalan yang ada di dalamnya, mulai dari korupsi, anggaran terlalu besar hingga tidak tepat sasaran.
"Kami sangat menolak MBG, makanya kami menuntut evaluasi. Kalau MBG ini dievaluasi secara betul-betul maka MBG ini akan dihentikan," imbuhnya.
Beny menyebut dari sistem pemerataan program terjadi ketimpangan antara di kota dan di kawasan terpencil. Wilayah perkotaan memiliki taraf ekonomi lebih bagus justru mendapatkan alokasi program lebih awal. "Tapi hang yang di pelosok daerah terpencil justru belum," katanya.
Dalam hearing tersebut pihaknya juga menyoroti minimnya keterlibatan pemerintah daerah dalam proses pengawasan MBG, bahkan terkesan lepas tangan dengan alasan program pemerintah pusat.
"Pemda ini seakan enggan melakukan update juknis BGN sendiri dengan anggaran program pusat. Seperti pada peraturan BGN nomor 1 2026 yang intinya pengaturan limbah, ternyata pengelolaan limbah bisa pakai APBD," ujarnya.
Simak Video "Video: Ratusan Siswa-Guru di Tulung Klaten Diduga Keracunan MBG Sop Galantin"
(auh/hil)