.webp)
Gedung DPRD Jember kembali dikepung oleh massa aksi yang mendesak keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ratusan massa itu tergabung dalam Pro Garda Indonesia Bersatu (ProGIB).
Massa berkumpul di Bundaran DPRD Jember membawa berbagai poster tuntutan, di antaranya bertuliskan "Supplier Butuh MBG", "Berantas Korupsi MBG dan BGN", "MBG Lanjut", hingga "Tangkap Koruptor, Lanjutkan MBG".
Koordinator Lapangan ProGIB, Subakri Firdaus alias Sukri mengungkapkan alasan pihaknya pasang badan untuk program ini. Menurutnya, MBG memiliki multiplier effect yang besar bagi masyarakat bawah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami berpihak kepada mitra, petani, nelayan, peternak, pedagang dan masyarakat yang selama ini merasakan manfaat program MBG. Karena itu kami mendukung agar program ini tetap berjalan," katanya, Senin (22/6/2026).
Selain MBG, ProGIB juga menyatakan dukungan terhadap program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Sekolah Rakyat. Meski demikian, Sukri blak-blakan menyebut sejak awal pihaknya telah mencium adanya praktik tidak sehat dalam proses pengelolaan MBG di lapangan.
"Ya dilapangan memang pasti ada praktik yang tidak sehat dalam pengelolaan MBG ini. Maka harus kita kawal," ujarnya.
Sukri membeberkan, saat melakukan pengawalan di lapangan, masih banyak siswa yang belum menerima manfaat MBG. Ironisnya, saat pihaknya mencoba mengajukan tambahan layanan, mereka justru membentur berbagai kendala.
"Kami ingin program ini sukses sesuai harapan Presiden. Yang kami perjuangkan bukan kepentingan pribadi, tetapi bagaimana agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari program MBG," paparnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Jember Achmad Halim didampingi sejumlah anggota dewan menemui para demonstran. Perwakilan massa kemudian dipersilakan masuk ke ruang rapat untuk audiensi. Hadir pula perwakilan Satgas Badan Gizi Nasional (BGN), Indra.
Halim menegaskan, pihak legislatif berkomitmen penuh mendukung program prioritas pemerintah pusat yang berdampak langsung pada masyarakat.
"Kami tetap mendukung program prioritas Presiden, terutama yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Kalau ada penyimpangan, pengelolanya yang harus diperbaiki. Sedangkan penerima manfaat dari program Presiden seperti MBG harus tetap menjadi sasaran utama," ungkapnya.
Halim berjanji akan meneruskan seluruh aspirasi ini ke pemerintah pusat, baik melalui sistem online maupun surat resmi.
"Kami juga akan mendorong evaluasi terhadap seluruh SPPG yang tidak sesuai agar segera diperbaiki. Apalagi dengan adanya Kepala BGN yang baru, kami berharap ada perbaikan ke depan," pungkasnya.
(auh/hil)
