.webp)
Sekitar seribu orang yang mengatasnamakan Paguyuban Relawan Makan Bergizi Gratis (MBG) menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Gedung DPRD Bojonegoro, Jalan Veteran, Senin (22/6/2026). Massa datang membawa sound system berdaya besar, poster tuntutan, hingga berjoget saat lagu Mas Bahlil Ganteng diputar.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan lima tuntutan terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka meminta program tersebut dijalankan secara lebih bersih, transparan, dan akuntabel.
Koordinator Paguyuban Relawan MBG, Heli Supangat mengatakan, program MBG merupakan hak dasar anak-anak Indonesia untuk menekan angka malnutrisi dan stunting. Namun, menurutnya, tata kelola program juga perlu diawasi secara ketat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Gerindra: Jangan Tebar Kebencian Soal MBG |
"Tolong perjuangkan kami, sampaikan tuntutan kami sampai ke pemerintah pusat," tegas Heli Supangat dalam orasinya di hadapan anggota dewan.
Massa juga mendesak aparat penegak hukum, termasuk KPK dan Kejaksaan, untuk mengusut dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program. Selain itu, mereka meminta Badan Gizi Nasional (BGN) mengevaluasi rantai pasok bahan pangan dan pengelolaan dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Aksi tersebut ditemui pimpinan dan anggota DPRD Bojonegoro, di antaranya Wakil Ketua I Sahudi, Wakil Ketua III Hj Mitroatin, Ketua Komisi B Sally Atyasasmi, dan Sudiyono. Mereka menandatangani pernyataan sikap yang diajukan massa dan berjanji meneruskannya ke pemerintah pusat.
"Kami DPRD Bojonegoro di bawah kepemimpinan Bapak Abdulloh Umar siap memfasilitasi, hari ini juga akan kami kirim ke Pemerintah Pusat," ujar Wakil Ketua III DPRD Bojonegoro, Hj Mitroatin.
Perwakilan pengunjuk rasa kemudian diterima berdialog di Ruang Manggala II DPRD Bojonegoro. Ketua DPRD Bojonegoro Abdullah Umar menegaskan pihaknya akan mengawal aspirasi masyarakat terkait evaluasi program MBG.
"Aspirasi masyarakat Bojonegoro ini akan kami teruskan ke pemerintah pusat dan DPR RI, agar ditindaklanjuti untuk diperbaiki," kata Abdullah Umar usai menerima perwakilan pengunjuk rasa.
Menurut Umar, program MBG memiliki dampak positif bagi daerah karena mampu menyerap tenaga kerja lokal dan menggerakkan pelaku UMKM. DPRD Bojonegoro juga berencana melakukan konsolidasi dengan pemerintah daerah, OPD, dan SPPG agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif.
Usai dialog, koordinator aksi meminta peserta membubarkan diri. Massa meninggalkan lokasi dengan tertib di bawah pengamanan aparat kepolisian yang dipimpin Kapolres Bojonegoro AKBP Afrian Satya Permadi.
(auh/hil)
