Mahasiswa UB Demo Rektorat, Tuntut Transparansi Kajian Program MBG

Belasan mahasiswa Universitas Brawijaya (UB) menggelar aksi demonstrasi depan gedung rektorat. Mereka meminta transparansi terkait keterlibatan kampus dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam aksinya mahasiswa turut membawa spanduk dan secara bergantian juga berorasi untuk menyampaikan aspirasinya depan gedung rektorat, Selasa (9/6/2026), sore.

Aksi mahasiswa dipicu oleh keterlibatan pihak kampus dalam penyusunan naskah akademik dan rencana pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama Badan Gizi Nasional (BGN).

Menurut mahasiswa, keterlibatan UB dalam proyek ini merupakan bentuk pelacuran akademik dan komersialisasi perguruan tinggi demi menutupi kekurangan dana akibat status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH).

Salah satu peserta aksi Muhammad Rafi Azzamy menegaskan bahwa penolakan ini bukan sekadar masalah teknis apakah UB akan ikut mengelola SPPG atau tidak.

Fokus utama mahasiswa adalah digunakannya instrumen riset sains untuk melegitimasi kebijakan penguasa yang dinilai bermasalah sejak awal.

"Tuntutannya adalah karena UB sejak awal menggunakan instrumen risetnya, menggunakan sumber daya risetnya itu untuk kemudian membuat naskah akademik yang membantu kekuasaan. Padahal sejak awal sudah jelas bahwa MBG ini bermasalah," ujar Rafi kepada wartawan disela aksi.

Rafi juga mengkritik keras keterlibatan rektorat yang dinilai berjalan secara sembunyi-sembunyi tanpa melibatkan forum ilmiah terbuka di internal kampus.

Ia bahkan menyandingkan tertutupnya akses informasi ini sebagai bentuk pelecehan terhadap marwah institusi.

"Bagi kami hal yang penting di sini adalah ketika UB sudah menggunakan sainsnya untuk kekuasaan, itu adalah pelecehan bagi kami semua. Sehingga keresahan kami di sini itu bukan keresahan moral saja, tapi keresahan akademik," tegasnya.

Mahasiswa mengklaim telah melakukan kajian alternatif atau riset tandingan mengenai SPPG UB.

Berbeda dengan rektorat yang menutup rapat dokumen mereka, pihak mahasiswa justru membuka metodologi riset mereka secara transparan kepada publik.

Rafi juga menyentil kepemimpinan pemerintahan saat ini, yang dianggap memperlakukan sektor publik seperti kampus layaknya mitra pasar atau BUMN pemberi proyek, alih-alih memberikan subsidi anggaran yang memadai.

Saat ditanya mengenai kemungkinan adanya dialog dengan pihak rektorat, Rafi menyatakan bahwa mahasiswa tidak akan mengemis ruang diskusi. Menurutnya, rektorat yang berkewajiban membuka ruang deliberasi tersebut.

Sebelum membubarkan aksinya, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan, yakni:

1.Transparansi Penuh Dokumen Akademik: Menuntut Rektorat UB membuka dan mempublikasikan seluruh proses, dokumen, dan hasil kajian akademik terkait rencana pengelolaan SPPG, termasuk daftar pihak yang terlibat dan mandat kelembaganya.

2. Forum Deliberasi Terbuka: Menuntut diselenggarakannya forum terbuka yang melibatkan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan sebelum keputusan apa pun diambil. Keputusan tidak boleh lahir dari meja diskusi tertutup dengan Badan Gizi Nasional (BGN).

3. Evaluasi Empiris Berbasis Krisis: Menuntut UB menyatakan posisi institusionalnya secara jujur dengan mempertimbangkan rekam jejak krisis SPPG non-kampus, seperti kasus keracunan massal, korupsi sistematis, dan prekarisasi tenaga kerja.

Moratorium Keputusan Final. Menuntut Rektorat UB untuk tidak mengambil keputusan final apa pun terkait pendirian SPPG sebelum ketiga tuntutan di atas dipenuhi. Hingga kini pihak rektorat UB belum memberikan respon atas aksi para mahasiswa tersebut.