.webp)
Rencana Badan Gizi Nasional (BGN) yang berharap setiap kampus mengelola minimal 1 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mendapat tanggapan dari Universitas Negeri Malang (UM). Rektor UM Prof Hariyono menyatakan bahwa pihak kampus saat ini belum berpikir untuk melangkah ke arah pengelolaan SPPG secara teknis.
Menurut Prof Hariyono, tata kelola operasional lembaga semacam itu (SPPG) memerlukan tim yang benar-benar profesional di bidangnya.
"Pertama kami belum berpikir ke arah sana, karena untuk mengurus SPPG dibutuhkan tim yang profesional. Itu alasan yang teknis," ujar Prof Hariyono kepada wartawan, Senin (18/5/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain alasan teknis, Prof Hariyono menekankan argumen yang lebih substansial mengenai fungsi esensial dari sebuah perguruan tinggi.
"Lalu, alasan yang lebih substansial, apakah kami sebagai perguruan tinggi itu ngurus hal-hal yang sifatnya sampai teknis itu. Menurut saya di Universitas Negeri Malang belum terpikirkan untuk mengurus SPPG," sambungnya.
Pihaknya juga mempertanyakan apakah relevan bagi sebuah institusi akademik untuk masuk terlalu jauh ke dalam ranah operasional yang sangat teknis? Prof Hariyono menyampaikan urusan pemenuhan gizi berskala besar ini sebaiknya diserahkan kepada pihak-pihak yang sudah berpengalaman di lapangan agar pengelolaannya berjalan optimal.
"Perguruan tinggi lebih tepat memberikan dukungan dalam bentuk kajian-kajian," tegasnya.
Prof Hariyono mengusulkan adanya pergeseran strategi yang dia nilai jauh lebih efektif dan berdampak luas terkait program makan bergizi gratis. Ia pun menyarankan agar BGN mengoptimalkan dan memberdayakan keberadaan kantin-kantin yang sudah lama beroperasi di lingkungan sekolah masing-masing.
"SPPG dikelola oleh kantin sekolah masing-masing. Sehingga proses antar-jemput makanan tidak panjang. Kemudian saudara-saudara kita yang selama ini bekerja di kantin, tidak kehilangan pekerjaan," ujar Prof. Hariyono.
Langkah pemberdayaan kantin sekolah ini dinilai memiliki dampak berantai yang positif, baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Para pengelola kantin lama memiliki tanggung jawab moral dan sosial yang tinggi karena sudah menyatu dengan ekosistem sekolah tersebut.
Sebaliknya, jika SPPG justru mematikan kantin sekolah, hal itu dikhawatirkan akan memicu pengurangan pendapatan hingga memunculkan angka pengangguran baru yang kontraproduktif dengan semangat program pemerintah. Fokus yang perlu diambil saat ini ialah mendampingi kantin-kantin itu agar standar higienitas dan pemenuhan gizi meningkat.
Sekolah-sekolah bisa dilibatkan untuk memfasilitasi kebutuhan sarana yang kurang. Melalui pola ini, peran BGN akan lebih banyak bertumpu pada fungsi pengawasan dan pendampingan.
"Nah, yang lebih penting kan bagaimana BGN membentuk supervisor-supervisor yang mengerti tentang tata kelola kantin, termasuk tata kelola makanan atau gizi dan seterusnya itu," tambahnya.
Adapun untuk SPPG yang telanjur berdiri di luar lingkungan sekolah, Prof Hariyono menilai fasilitas itu tetap bisa dilibatkan melalui modifikasi peran. Mereka bisa difungsikan untuk melayani sekolah-sekolah dengan radius terdekat atau bertindak sebagai koordinator kerja sama yang membawahi kantin-kantin sekolah di wilayah, sehingga tak ada pihak yang saling dirugikan.
Lantas, di mana posisi perguruan tinggi dalam menyukseskan program makan bergizi gratis ini?
Prof Hariyono menegaskan bahwa kontribusi terbaik kampus adalah dengan memberikan dukungan kuat berbasis kajian riset, akademis, dan edukasi publik, bukan menjadi operator teknis dapur umum.
Kampus bisa mengambil peran strategis untuk menguji kelayakan dan higienitas makanan, serta merumuskan pemenuhan gizi yang sesuai dengan tahapan tumbuh kembang remaja.
"Kajian mengenai sajian sudah higienis atau belum misalnya. Gizinya sesuai kebutuhan anak-anak remaja yang sedang tumbuh atau tidak. Sampai dengan untuk kedaulatan pangan, untuk di daerah-daerah tertentu itu disarankan menggunakan penghasil makanan di situ," bebernya.
Lebih dari itu, kata Prof Hariyono, perguruan tinggi dapat menjadi motor penggerak kampanye kedaulatan pangan lokal. Kampus bertugas memberikan pemahaman kepada siswa dan orang tua bahwa komoditas lokal.
Seperti ubi-ubian memiliki nilai gizi yang tidak kalah bersaing dengan beras, atau mendorong konsumsi ikan yang melimpah di kawasan pesisir.
"Anak-anak itu membutuhkan protein agar pertumbuhan otak dan tubuhnya terpenuhi. Sehingga kebijakan Presiden Prabowo untuk meminimalisir stunting dan menghasilkan anak-anak muda Indonesia ke depan yang lebih cerdas itu tercapai," katanya.
Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan kampus bisa mulai mempertimbangkan untuk memiliki setidaknya satu SPPG.
"Saya kira kampus perlu memahami ini, karena ini peluang besar. Minimal punya satu SPPG dulu, dan kalau bisa pasokannya berasal dari civitas akademika sendiri," ujar Dadan beberapa waktu lalu.
Kampus juga didorong untuk membangun dan mengelola SPPG secara mandiri. Menurutnya, pendirian dapur MBG oleh kampus juga bisa dimanfaatkan sebagai pusat pembelajaran berbasis praktik.
Beberapa kampus yang sudah membuka dapur MBG alias SPPG ada Universitas Hasanuddin (Unhas). Selain itu, IPB University akan segera membuka SPPG pada Mei ini dan Juni mendatang.
