Pemerintah terus mendorong percepatan sektor perumahan melalui program kredit bersubsidi yang menyasar dua sisi sekaligus, yaitu sisi suplai dan permintaan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan hunian layak dan sekaligus mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama di kawasan perkotaan seperti Kota Malang.
Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Didyk Choiroel menjelaskan bahwa pemerintah telah merilis kredit program perumahan yang terbagi untuk dua kelompok besar yakni pengembang dan pelaku UMKM.
"Untuk sisi suplai, seperti pengembang, kontraktor, dan pedagang toko bangunan, mereka bisa mendapatkan kredit dari Rp 5 miliar hingga Rp 20 miliar dengan subsidi bunga dari pemerintah sebesar 5 persen," jelas Didyk usai sosialisasi Kredit Perumahan Rakyat dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (SLPP) di Kota Malang, Rabu (22/10/2025).
Sementara untuk sisi permintaan, UMKM yang memanfaatkan rumah sebagai tempat usaha seperti di kawasan Kayutangan Heritage yang memadukan fungsi hunian dan usaha, dapat mengakses kredit hingga Rp 500 juta dengan bunga ringan hanya 6 persen.
"Contohnya, rumah yang memiliki garasi bisa difungsikan sebagai etalase jualan online. Ini sangat relevan untuk UMKM," tambahnya.
Didyk menyampaikan, bahwa pemerintah menargetkan kredit program perumahan untuk sisi suplai sebesar Rp 117 triliun dan untuk sisi permintaan sebesar Rp 13 triliun.
"Kami harapkan Malang menjadi penyerap terbesar di Jawa Timur. Untuk itu perlu dukungan dari perbankan, sosialisasi aktif, dan perhatian dari pemerintah daerah," ujar Didyk.
Khusus untuk skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pemerintah menargetkan realisasi kredit di Kota Malang sebanyak 300 unit dan di Kabupaten Malang sekitar 1.600 unit hingga akhir tahun ini.
"Kami dorong agar total penyaluran bisa menembus 4 ribu unit sampai Desember," tuturnya.
Sementara itu, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyoroti tantangan pengembangan perumahan di wilayahnya, yakni mahalnya harga tanah dan keterbatasan lahan.
"Memang salah satu hambatan di Kota Malang adalah ketersediaan lahan yang terbatas dan harga tanah yang tinggi," ujar Wahyu terpisah.
Akan tetapi, Wahyu mengaku pihaknya telah menemukan solusi dengan memperkuat konektivitas antar wilayah di Malang Raya. Yakni bersama Pemerintah Kabupaten Malang dan Pemerintah Kota Batu.
Menurut Wahyu, banyak warga Kabupaten Malang yang bekerja di Kota Malang. Oleh karena itu, peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas menjadi prioritas agar integrasi wilayah Malang Raya dapat terwujud.
"Kita akan fasilitasi semua agar pekerja yang tinggal di kabupaten tapi kerja di kota tidak perlu khawatir soal akses," ujarnya.
Terkait keterbatasan lahan di kawasan urban, pemerintah juga mendorong pengembangan hunian vertikal, seperti rumah susun dengan memanfaatkan skema SLPP.
Langkah ini merujuk pada proyek rumah susun di Kemayoran, Jakarta, yang dibangun dengan SLPP pada 2018-2019.
"Kalau mau tinggal di kota, ya harus siap dengan konsep rumah vertikal. Kita dorong agar SLPP bisa masuk ke pembiayaan ini," pungkas Didyk.
Simak Video "Video: Visi Wahyu Hidayat untuk Malang"
(auh/abq)