Fraksi Golkar DPRD Jatim meminta BUMD di Jawa Timur berbenah memperbaiki kinerja. Sebab, pendapatan asli daerah (PAD) dari BUMD milik Pemprov Jatim tidak optimal.
"Saya rasa terlalu banyak kebocoran di BUMD Jatim. Harus berbenah, karena Pemprov Jatim sangat bergantung dari PAD setelah pemangkasan dana transfer dari pusat ke daerah," kata Ketua Fraksi Golkar Jatim Pranaya Yudha Mahardika saat dikonfirmasi detikJatim, Sabtu (18/10/2025).
Yudha mengatakan target PAD dari BUMD di Jatim tergolong kecil yakni Rp 470 miliar pada tahun 2025. Padahal, BUMD Jatim tergolong memiliki aset yang banyak.
"Aset BUMD itu banyak apalagi Panca Wira Usaha (PWU), tapi PAD sangat minim. Komposisi BUMD kita itu sama dengan provinsi tetangga, tetapi kita masih berada di sekitaran Rp 470 miliar targetnya, sementara tetangga hasilnya sudah mencapai Rp 700 miliar," tegasnya.
"Kita masih ketinggalan jauh. Kinerja PWU harus diperbaiki, punya aset banyak dan sayangnya mangkrak. Bahkan ada anak usaha kesulitan bayar gaji sampai nunggak 2 tahun," tambahnya.
Anggota Komisi C DPRD Jatim (bidang Keuangan, BUMD) ini menyatakan Golkar mengusulkan Pansus Evaluasi BUMD Jatim. Sebab, fiskal Pemprov Jatim tahun depan diprediksi akan berkurang usai pemotongan dana transfer pusat ke daerah.
"Fraksi Golkar mengusulkan pansus evaluasi BUMD Jatim. Kita harap setoran PAD signifikan. Apalagi ada efisiensi anggaran. Kalau bisa bahkan target tahun 2026 bukan lagi kisaran Rp 470 miliar, tapi bisa mencapai Rp 700 miliar," tegasnya.
"Kami juga harap BUMD diisi oleh figur-figur yang profesional dan punya business plan yang jelas ke depannya agar Pemprov Jatim semakin baik," tandasnya.
Simak Video "Video: Cek Spesifikasi dan Harga Redmi Pad 2"
(auh/hil)