.webp)
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Kediri menggelar Musyawarah Daerah (Musda), Jumat (26/9). Forum ini digelar untuk menentukan kepemimpinan partai periode 2025-2030.
Hingga batas akhir pendaftaran pada hari Kamis (25/9) pukul 24.00 WIB, hanya ada satu calon yang resmi mendaftar, yakni Sudjono Teguh Wijaya, Ketua DPD Golkar Kota Kediri periode sebelumnya. Dengan demikian, besar kemungkinan Musda akan menetapkannya kembali secara aklamasi.
"Pendaftaran ditutup sampai pukul 24.00, dan tidak ada calon lain selain saya. Insya Allah aklamasi, karena pendaftaran hanya satu," kata Sudjono, Kamis (26/9/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia berharap kepengurusan Golkar ke depan bisa lebih solid dan mampu meningkatkan perolehan kursi di DPRD Kota Kediri.
"Harapan kami, ke depan Partai Golkar bisa memperoleh suara lebih besar, minimal menambah kursi dari lima menjadi tujuh atau delapan kursi," jelasnya.
Sudjono juga menegaskan komitmen partainya untuk mendukung kepemimpinan Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswasti, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kota Kediri.
"Kami akan terus mendukung kebijakan Bu Wali dalam upaya mensejahterakan rakyat. Mudah-mudahan beliau bisa melanjutkan kepemimpinan untuk periode kedua," ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPD Golkar Jawa Timur, Ali Mufthi, yang turut hadir membuka Musda, menekankan pentingnya pemahaman filosofi seorang pejabat publik dan peran partai politik dalam membangun kedekatan dengan rakyat.
"Pejabat publik itu cermin publik. Karena dipilih secara elektoral, maka seluruh karakternya harus mencerminkan karakter masyarakat. Hakikat partai politik adalah melayani rakyat," ungkap Ali.
Ia juga mendorong Golkar Kota Kediri agar lebih banyak melibatkan anak muda dalam struktur kepengurusan, sesuai tantangan zaman.
"Harapannya minimal 50 persen pengurus adalah anak muda, di bawah usia 40 tahun, bahkan di bawah 30. Karena pemilih 2029 nanti, sekitar 69 persen, adalah generasi muda," jelasnya.
Ali menegaskan, partai politik harus mampu mengikuti perkembangan agar tidak dijauhi oleh generasi muda. Ia juga mengingatkan pentingnya peran Golkar dalam mengawal kebijakan kepala daerah untuk kesejahteraan masyarakat.
"Tugas partai adalah mengamankan kebijakan Wali Kota Kediri untuk kesejahteraan rakyat. Itu esensi politik yang berpihak kepada publik," pungkasnya.
(auh/abq)
