Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo akhirnya mengambil langkah tegas untuk menertibkan maraknya aktivitas truk tambang Over Dimension dan Over Loading (ODOL) yang kerap meresahkan warga dan merusak jalan di wilayah Bumi Reog.
Setelah upaya razia dianggap kurang efektif menekan lalu lalang truk ODOL, Pemkab kini memutuskan untuk memasang portal pembatas di sejumlah jalur tambang yang sering dilalui kendaraan bertonase berat tersebut.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Ponorogo, Wahyudi, mengatakan ada dua jalur tambang yang akan segera dipasangi portal pembatas tonase, yakni Jalur Jenangan-Ngebel dan Sampung-Kauman.
"Sementara ini ada dua jalur tambang yang akan dipasangi portal. Yakni jalur Jenangan-Ngebel dan Sampung-Kauman," ujar Wahyudi, Kamis (9/10/2025).
Ia menjelaskan, tinggi portal direncanakan sekitar 3,5 meter dari permukaan aspal. Dengan begitu, truk bermuatan berlebih atau dengan dimensi tinggi melebihi batas tersebut tidak akan bisa melintas.
"Tingginya mungkin sekitar 3,5 meter. Nanti kita akan rapat bersama Gugus Tugas Tambang untuk membahas teknis pelaksanaan seperti apa, termasuk pengawasan dan kajian hukumnya juga," terangnya.
Menurut Wahyudi, langkah tersebut sudah mendapatkan lampu hijau dari Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) untuk memastikan ukuran portal sesuai standar keselamatan.
"Targetnya pekan depan sudah terpasang," tegas Wahyudi.
Diketahui, aktivitas truk tambang ODOL di Ponorogo selama ini tidak hanya mempercepat kerusakan jalan milik daerah, tetapi juga menimbulkan protes dari warga sekitar jalur tambang.
Di jalur Jenangan-Ngebel misalnya, warga dua desa telah memberlakukan larangan operasi truk pada pukul 06.00-07.00 WIB. Mereka juga mengenakan sanksi denda bagi truk yang kedapatan mengangkut hasil tambang berlebih dan tetap beroperasi di jam larangan tersebut.
Simak Video "Video Berantas Tuntas Truk ODOL: Cari Solusi Bukan Cuma Sanksi"
(irb/hil)