Respons Santai Bupati Subandi Tanggapi Ancaman Mimik Lapor Kemendagri

Surabaya -

Konflik internal antara Bupati Sidoarjo Subandi dan wakilnya, Mimik Idayana, kian memanas buntut mutasi aparatur sipil negara (ASN). Mimik berencana melaporkan Subandi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Di sisi lain, Subandi menanggapinya santai, sementara partai pengusung keduanya ikut turun tangan mendorong agar keduanya segera duduk bersama.

Subandi menanggapi santai ancaman laporan tersebut. Ia menegaskan bahwa mutasi terhadap 61 pejabat ASN yang digelar pada Rabu (17/9/2025) sudah sesuai regulasi dan prosedur.

"Terkait dilaporkan ke Mendagri, nggak apa-apa, silakan," kata Subandi saat ditemui wartawan usai memberikan sambutan acara Launching Kompetisi Inovasi Sidoarjo (KISI) tahun 2025 di pendopo Sidoarjo, Senin (22/9/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yang penting mutasi ini sudah sesuai dengan regulasi melalui sistem terbaru, ada sistem IMUD, ada sistem manajemen. Semua sudah kita lakukan sesuai aturan," imbuh Subandi.

Ia memastikan, mutasi dan rotasi pejabat dilakukan secara transparan tanpa praktik jual beli jabatan. Menurut Subandi, Badan Kepegawaian Negara (BKN) bahkan sudah memberikan izin pelantikan sehingga prosesnya dinilai sah.

"TPK sudah berjalan, PPK juga sudah berjalan, dan dari BKN dinyatakan pelantikan ini sudah diizinkan. Kalau sudah diizinkan berarti bisa kita lakukan. Jadi tidak ada masalah," tegasnya.

Meski demikian, Subandi menilai adanya perbedaan pandangan dengan wakilnya bagian dari dinamika pemerintahan. Ia menekankan hubungannya dengan Mimik tetap baik-baik saja.

"Kalau Bu Wabup merasa ada yang kurang, silakan disampaikan. Kita sangat terbuka. Yang jelas, semua sudah sesuai regulasi. Hubungan saya dengan wakil bupati baik-baik saja, tidak ada masalah," pungkas Subandi.

Sebelumnya, Mimik meluapkan kekecewaannya karena tak dilibatkan dalam kebijakan mutasi dan rotasi ASN. Total ada 60 pejabat yang dimutasi dan dirotasi, mulai pejabat tinggi hingga pejabat administrasi, termasuk sejumlah posisi strategis.

Dalam acara pelantikan itu, Subandi memimpin langsung. Ia menegaskan mutasi dan rotasi merupakan hal wajar dalam birokrasi. "Kita lakukan secara adil, objektif, dan profesional," katanya dalam sambutan di Pendopo Pemkab Sidoarjo, Rabu (17/9/2025).

Konflik yang mencuat ke publik ini kemudian mengundang perhatian partai pengusung pasangan Subandi-Mimik dalam Pilkada Sidoarjo 2024. Mereka meminta agar keduanya mengesampingkan ego demi kepentingan masyarakat.

Wakil Ketua DPD Gerindra Jatim, dr Benjamin Kristianto, berharap Subandi dan Mimik segera duduk bersama. Menurutnya, masyarakat membutuhkan pemerintahan yang harmonis agar roda pemerintahan berjalan optimal.

"Sayang sekali kalau Sidoarjo yang indah ini eksekutifnya tidak akur. Ayo duduk bersama, kesampingkan ego," kata Benjamin saat dikonfirmasi detikJatim, Senin (22/9/2025).

Meski begitu, Benjamin menekankan agar setiap kebijakan bupati sebaiknya tetap dibicarakan terlebih dahulu dengan wakil bupati untuk menghindari salah paham.

"Kalau mau buat kebijakan, ya tentu dirembug dulu atau diajak bicara wabupnya agar tidak ada salah paham. Ayo sekarang berikan yang terbaik bagi masyarakat Sidoarjo, mereka membutuhkan sentuhan kebijakan yang konstruktif dalam membangun Kota Udang," bebernya.

Sementara itu, Ketua DPC Golkar Sidoarjo, Adam Rusydi, menegaskan pelayanan publik harus lebih diutamakan dibanding konflik pribadi antar pemimpin daerah.

"Tentunya kami berharap keretakan ini jangan sampai mempengaruhi pelayan publik di Kabupaten Sidoarjo. Kami juga berharap baik bupati maupun wakil bupati untuk segera meredam konflik ini, sama-sama saling menurunkan ego," jelasnya.

Adam yang juga anggota DPRD Jatim itu mengingatkan bahwa bupati dan wakil bupati adalah satu kesatuan. Ia menekankan pentingnya mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi.

"Yang perlu sama-sama disadari bahwa bupati dan wakil bupati adalah satu kesatuan, tidak bisa berdiri sendiri, dan masyarakat hari ini membutuhkan kerja kongkret pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Banyak janji pada saat kampanye yang harus segera direalisasikan," tandasnya.