.webp)
Arek Gerak dan Aliansi Masyarakat Sipil Surabaya dan Jawa Timur akan menggelar aksi #IndonesiaDamai besok Jumat (21/2/2025) di DPRD Jatim. Ada 4 tututan yang dibawa.
Dalam aksinya, estimasi massa diperkirakan mencapai 100 lebih. Namun jumlah itu bisa bertambah karena aksi masih digelar besok.
"Per pagi ini ada 150 orang untuk gabung channel WA. Gerakan #IndonesiaGelap lahir sebagai respons terhadap kebijakan yang merugikan rakyat dan melemahkan demokrasi. Berikut adalah kajian substantif yang menjelaskan urgensi tuntutan aksi, disertai data, dampak sosial-ekonomi, serta rekomendasi kebijakan," kata Koordinator aksi Thanthowy Syamsuddin saat dihubungi detikJatim, Kamis (20/2/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tuntutan aksi #IndonesiaGelap didasarkan pada kajian data dan fakta yang kuat. Kami mendesak pemerintah dan DPR untuk segera bertindak demi kepentingan rakyat, bukan oligarki. Masyarakat sipil akan terus mengawal dan memastikan demokrasi tetap berada di jalur yang benar. Kami adalah gabungan berbagai elemen masyarakat yang peduli terhadap masa depan kebijakan publik yang transparan dan adil untuk masyarakat luas," tambahnya.
Ada 4 tuntutan yang dibawa, berikut isinya:
1. SAHKAN UNDANG-UNDANG PRO RAKYAT
1.1 RUU Masyarakat Adat
• Latar Belakang: Konflik agraria dan kriminalisasi akibat belum adanya payung hukum yang kuat.
• Dampak: 1,6 juta hektar tanah adat berkonflik dengan korporasi (AMAN).
• Rekomendasi: Mendesak DPR segera mengesahkan RUU ini.
1.2 RUU Perampasan Aset
• Latar Belakang: Kesulitan menyita aset koruptor menyebabkan kerugian Rp 200 triliun (ICW).
• Dampak: Negara kehilangan potensi pemulihan aset.
• Rekomendasi: Mendorong regulasi pemulihan aset demi kepentingan rakyat.
1.3 RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT)
• Latar Belakang: 4,2 juta pekerja PRT tidak memiliki perlindungan hukum (ILO).
• Dampak: Rentan eksploitasi dan kekerasan.
• Rekomendasi: Mendesak pengesahan UU untuk perlindungan legal PRT.
2. TOLAK UNDANG-UNDANG ANTI RAKYAT
2.1 Revisi UU TNI & POLRI
• Latar Belakang: Potensi perluasan peran TNI-Polri di ranah sipil.
• Dampak: Meningkatkan represi dan melemahkan demokrasi.
• Rekomendasi: Penguatan reformasi sektor keamanan tanpa perluasan peran militer.
2.2 Revisi UU Minerba & Kejaksaan
• Latar Belakang: Menguntungkan oligarki tambang, melemahkan independensi hukum.
• Dampak: Eksploitasi SDA dan berkurangnya independensi kejaksaan.
• Rekomendasi: Menolak revisi yang pro-oligarki, dorong regulasi yang berpihak pada rakyat.
3. EVALUASI KEBIJAKAN YANG MERUGIKAN RAKYAT
3.1 Efisiensi Anggaran & Kabinet Gemuk
• Latar Belakang: Pemborosan anggaran akibat kabinet gemuk.
• Dampak: Pemangkasan anggaran pendidikan, kesehatan, infrastruktur.
• Rekomendasi: Evaluasi INPRES No. 1 Tahun 2025 dan alokasi ulang anggaran.
3.2 Pelaksanaan Program Makan Bergizi (MBG)
• Latar Belakang: Masalah distribusi, pengawasan, dan kualitas makanan.
• Dampak: 30% makanan tidak layak konsumsi.
• Rekomendasi: Audit menyeluruh, skema distribusi yang lebih baik, atau pembatalan program.
4. BATALKAN KEBIJAKAN YANG MEMBAHAYAKAN DEMOKRASI
4.1 Multifungsi TNI-Polri
• Latar Belakang: Bertentangan dengan reformasi demokrasi.
• Dampak: Potensi pelanggaran HAM meningkat (SETARA Institute).
• Rekomendasi: Tolak kebijakan ini, perkuat supremasi hukum.
4.2 INPRES No. 1/2025, APBN untuk IKN, MBG, Danantara
• Latar Belakang: Pembebanan APBN untuk proyek non-prioritas.
• Dampak: Defisit anggaran Rp 150 triliun dalam 10 tahun.
• Rekomendasi: Hentikan alokasi APBN untuk proyek non-mendasar, prioritaskan pendidikan dan kesehatan.
(abq/fat)
