.webp)
Sejumlah pemuda dan NGO (Non Governmental Organization) yang tergabung dalam Solidaritas Aksi Kamisan Kalteng melakukan aksi damai di depan DPRD Kota Palangkaraya, Selasa (20/03/2025) sore. Aksi yang berlangsung pukul 16.00 WIB hingga 17.30 WIB itu diwarnai hujan deras.
Pada aksi tersebut, mereka mengkhawatirkan pengesahan UU TNI dapat mengembalikan Indonesia pada masa order baru yang dinilai sarat akan militerisme.
"Takutnya dengan kebijakan-kebijakan dulu akan dikembalikan lagi pada kebijakan hari ini," tutur Wira selaku koordinator Aksi Kamisan Kalteng.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Makanya kami dari Aksi Kamisan Kalimantan Tengah mencoba bersuara di hari ini untuk menolak lupa, dan terus bersuara menolak RUU TNI yang kiranya di sahkan secara terburu-buru," lanjutnya.
Tanggapan lain disampaikan perwakilan dari WALHI Kalteng, Ani. Ani mengkhawatirkan beban pada perempuan akan semakin berlapis.
"Beban berlapis ini telah dialami perempuan sejak lama. Disahkannya UU TNI akan melipatgandakan beban yang telah lama dialaminya," tegasnya.
Adapun poin-poin tuntutan yang dilayangkan pada aksi sore ini adalah sebagai berikut.
1. Cabut UU TNI yang Telah Disahkan
2. Kembalikan TNI ke Fungsi Militer
3. Perlindungan Hak Asasi Manusia
4. Jaga Stabilitas Demokrasi
5. Tuntut Pemerintah Menghargai Reformasi dan Supremasi Sipil
Sebelumnya diberitakan, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI resmi disahkan DPR menjadi Undang-undang. Ketok palu berlangsung pada Kamis (20/3) pagi.
Dilansir detikNews, pada rapat paripurna, Ketua Panja RUU TNI Utut Adianto menyampaikan beberapa poin krusial. Antara lain terkait kedudukan TNI, usia pensiun, hingga keterlibatan TNI aktif di kementerian atau lembaga. Utut memastikan tak adanya dwifungsi TNI dalam pembahasan revisi UU ini. Mayoritas anggota dewan pun menyatakan setuju atas pengesahan revisi UU tersebut.
Adapun RUU TNI ini disepakati pada tingkat pertama antara Komisi I DPR RI dengan pemerintah, Selasa (18/3). Namun, H-1 jelang paripurna perwakilan pemerintah dalam hal ini Menkum Supratman Andi Agtas, Wamenkeu Thomas Djiwandono, Wamenhan Donny Ermawan Taufanto hingga Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto sempat melakukan rapat secara tertutup kembali dengan Komisi I DPR RI selama kurang lebih dua jam.
(des/des)
