Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf mendapat mandat penuh dari Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar segera memperbaiki PKB.
Mandat ini diberikan Rais Aam setelah sebelumnya ratusan kiai berkumpul di Pesantren Tebuireng dan menyepakati memberikan 'Mandat Tebuireng' ke Rais Aam PBNU untuk 'dandani' PKB.
Sekretaris DPW PKB Jatim Anik Maslachah mengatakan PKB memang punya hubungan historis dengan PBNU. Tetapi, PKB bukan banom dari PBNU.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Benar dan fakta sejarah dan tetap sampai kapanpun kami amini bahwa NU-PKB punya hubungan idiologis, historis, aspiratif dan kultural," kata Anik saat dikonfirmasi detikJatim, Rabu (14/8/2024).
"Karena memang lahirnya PKB dibidani NU dan aqidah PKB adalah Islam Ahlussunnah Wal Jamaah. Kalau hubungan organisatoris sebenarnya bisa dilihat di ADRT masing-masing, ada nggak bunyi bahwa PKB adalah banomnya NU, kita punya AD/ART masing masing," tambahnya.
Anik enggan membahas soal mandat Tebuireng. Ia justru heran mengapa tiba-tiba PBNU ingin mengurusi PKB. Sementara beberapa tahun belakangan, Ketum PBNU Gus Yahya sering mengeluarkan pernyataan seolah-olah NU menjauhi PKB.
"Adapun hubungan politis, semua masyarakat tahu tentang pernyataan Gus Yahya yang justru menjauhkan PKB. Justru seakan Gus Yahya memberi ruang pada parpol lain sejak beberapa hari Gus Yahya terpilih," tegasnya.
"Pada saat pilpres dan pileg baik Gus Yahya maupun Gus Ipul membuat pernyataan bahwa nggak ada hubungan khusus NU-PKB, semua partai sama. Kalau sudah demikian, di mana hubungan politisnya?," tambahnya.
Anik memastikan PKB tetap menempatkan NU sebagai khidmat. Apapun aspirasi dari kiai dan warga NU akan selalu diperjuangkan PKB baik di level nasional hingga daerah.
"PKB tetap menempatkan NU sebagai tempat khidmat dan kiai sebagai inspirasi dan penunjuk jalan, bukan PBNU. Kenapa bukan PBNU, karena PBNU periode ini tidak mengakui hubungan NU-PKB, lebih lagi ketika pilpres dan pileg," tegasnya.
"Ya sudah PKB mengamini saja untuk menonaktifkan hubungan seperti yang diminta, tapi dengan NU dan warga NU hubungan itu tidak pernah terputus. Karena sejatinya mandatory PKB lahir adalah saluran aspirasi warga NU," tambahnya.
"Nah, nanti kalau PBNU diisi oleh kader-kader NU yang benar-benar memahami posisi dan peran NU termasuk peran NU dalam politik dan di dalamnya dapat memposisikan PKB secara tepat mulai historis, kultural, dan aspiratif artinya tidak memposisikan PKB sesuai kepentingan pragmatisme perorangan PBNU, dengan sendirinya PKB akan mengaktifkan hubungan kembali dengan PBNU," tandasnya.
(faa/fat)