.webp)
"Kita melihat sejak 2006 lebih 15 tahun lalu terjadi gejolak, dan PKB mengalami metamorfosis sedemikian rupa semakin jauh dari desain dasar saat didirikan," kata Ketum PBNU KH Yaqut Cholil Staquf saat dikonfirmasi wartawan usai bertemu ratusan Kiai PBNU mendesak Perbaiki PKB di Surabaya, Selasa (13/8/2024).
Ulama asal Rembang, Jawa Tengah, akrab disapa Gus Yahya menambahkan pihaknya telah bertemu dengan kiai-kiai NU untuk memperbaiki PKB agar kembali ke khittah awalnya berdiri.
Gus Yahya menceritakan PKB terlahir dari rahim NU pada tahun 1998. Dia juga mengingatkan agar PKB memenuhi aspirasi dari warga NU.
"Tahun 1998 di tengah suasana reformasi, ada diskusi ketat antara para kiai, dan kemudian diputuskan PBNU untuk mendirikan partai baru karena permintaan warga dan kiai NU sehingga didirikanlah PKB," tambahnya.
"Di dalam putusan itu ada wawasan yang disiapkan sejak awal untuk mendudukkan hubungan NU dan PKB sedemikian rupa dan tetap setia pada khittah, dan memenuhi aspirasi kiai, warga," jelasnya.
Maka, jelas dia, dibuatkan struktur terpisah. Dan hal-hal dan persoalan yang menyangkut politik diserahkan ke PKB sepenuhnya.
"Maka dibuatkan struktur terpisah sama sekali. Dan hal yang menyangkut politik diserahkan ke PKB sepenuhnya. Desain itu disiapkan untuk jadi DNA PKB, sehingga misalnya dengan sangat jelas diatur di situ ada dewan syuro, dewan tanfidziyah yang jadi cermin struktur NU," tegasnya.
Saat ini muncul desakan dari banyak kiai NU untuk memperbaiki PKB, agar kembali ke khittah awalnya berdiri.
"Sekarang muncul desakan kuat kiai bagaimana NU menyikapi itu, karena dulu NU yang membuat desain PKB termasuk mengkampanyekan sehingga PKB jadi partai cukup besar pada pemilu 1999 saja PKB dapat 13 persen. Sekarang NU nggak mau nyampuri atau operasi politik yang dilakukab PKB, karena NU tidak campur tangan di politik praktis. Tapi NU ingin mengupayakan perbaikan di PKB sebagaimana desain awal, kembali ke desain awal saat didirikan NU," jelasnya.
Saat ditanya soal batas atau target memperbaiki PKB, Gus Yahya mengaku tidak terlalu memusingkan soal waktu. Pihaknya hanya ingin PKB mengembalikan fungsi Dewan Syuro dan Dewan Tanfidziyah sesuai amanah seperti awal PKB didirikan.
"Ya Muktamar kan agenda rutin PKB, tapi tanggung jawab moral tidak dibatasi ya. Seperti orang tua ke anak, kalau ada apa-apa sama anak kan orang tua juga ikut disalahkan," jelasnya.
"Persoalan kami bukan muktamar, ini persoalan bagaimana mekanisme politik yang normal ada apsirasi, ada lembaga politik. Lah kami kan dalam posisi civil society walaupun dengan hubungan khusus dengan latar belakang PKB seperti itu. Ini bagaimana aspirasi kami diagregasikan oleh lembaga politik itu," tandasnya.
(faa/fat)
