.webp)
Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf buka suara mengenai permintaan ratusan kiai agar PBNU 'dandani' atau memperbaiki PKB. Dia menjelaskan juga tentang maksud pertemuan para kiai di Tebuireng Jombang, Senin (12/8/2024).
"Kemarin ada pertemuan kiai seluruh Indonesia di Jombang, untuk membicarakan PKB yang juga dihadiri KH Anwar Iskandar dan KH Amin Said Husni yang mendapat tugas pleno PBNU untuk mendalami masalah antara PKB dan NU," ujar Gus Yahya di kediaman Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar di Surabaya, Selasa (13/8/2024).
"Sesudah pertemuan itu diatur untuk melaporkan hasilnya kepada Rais Aam hari ini, kebetulan saya di Surabaya berkonsolidasi dengan PCNU Surabaya terkait pelaksanaan hari santri tahun ini. Saya turut dipanggil mendengar laporan Kiai Anwar Iskandar dan Kiai Amin Said Husni di depan Rais Aam dan kiai sepuh. Saya mendapatkan perintah dari Rais Aam untuk menindaklanjuti laporan dari KH Anwar Said tersebut," tambahnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Gus Yahya menyebut ratusan kiai meminta PBNU dandani PKB karena didasari masalah yang sudah terjadi selama belasan tahun antara dua belah pihak.
"Saya jelaskan sebagai klarifikasi, masalah ini sebetulnya bukan masalah baru, bukan baru kemarin, baru beberapa bulan ini, tapi ini masalah yang berlangsung sudah lebih dari 15 tahun terjadi masalah antara hubungan PKB dan NU," jelasnya.
"Tapi memang selama ini belum pernah dilakukan upaya yang decisive untuk mengelolanya sampai kemudian dalam pleno kemarin ada keputusan untuk berupaya melakukan langkah-langkah pengelolaan yang strategis, sistematis, decisive untuk mengurai hubungan NU dan PKB," tambahnya.
Menurut Gus Yahya, ada ketidakbenaran dalam peranan Dewan Syuro di tubuh PKB. Dewan Syuro dianggap sudah tidak memiliki peran apapun dalam partai.
"Setelah dilakukan pendalaman baik melalui studi dokumen-dokumen yang pernah ada selama ini, maupun juga dari keterangan narasumber yang diundang, ada satu masalah sangat mendasar sekurang-kurangnya yang bisa dilihat dan dirasakan semua orang yaitu bahwa di dalam PKB itu kedudukan dewan syuro telah dieliminasi sedemikian rupa sehingga dewan syuro dalam struktur PKB itu sekarang nyaris tidak lagi memiliki kewenangan apapun dalam pembuatan keputusan," tegasnya.
"Ini adalah perubahan yang sangat fundamental terhadap desain PKB yang dulu disiapkan oleh PBNU pada saat didirikan. Jadi kita tahu PKB ini didirikan PBNU secara struktural melalui keputusan organisasi kelembagaan, dan melalui konsolidasi struktural dari keseluruhan jajaran NU ke bawah. Dengan desain yang disiapkan PBNU mengenai landasan-landasan nilainya dan struktur yang dirancang untuk memelihara nilai-nilai itu," tambahnya.
Gus Yahya mengungkap saat ini realistas desain yang dibuat PBNU kepada PKB sudah berubah. Sehingga nilai-nilai dari PBNU sudah tidak selaras dengan PKB pada saat didirikan dahulu.
"Kita lihat di sana-sini ada ketidakselarasan apa yang dulu digariskan pada saat didirikannya. Seperti misalnya nilai-nilai yang terkandung dalam dokumen yang disebut sebagai pokok-pokok pikiran NU mengenai reformasi. Sehingga dokumen yang disebut mabda siyasi PKB itu kalau dilihat dengan teliti maka akan ada ketidakselarasan," terangnya.
"Terkait dengan ini semua PBNU telah membuat keputusan untuk melakukan langkah-langkah sebagai upaya menuju perbaikan. Yang perlu dipahami bahwa memang NU dengan PKB memiliki hubungan khusus karena PKB didirikan oleh NU. Ini sangat jelas, sehingga NU memiliki tanggung jawab moral atas dinamika yang ada di dalam PKB supaya hal-hal yang dulu dijanjikan NU ke masyarakat ketika mendirikan PKB itu betul-betul tertunaikan dan terwujud. Tidak hanya menjadi wacana yang tidak ada wujudnya sehingga janji NU ke warganya, ke kiai mengenai PKB ini tidak terpenuhi. Ini tanggung jawab moralnya yang jadi posisi NU, termasuk yang kemudian diambil oleh kepengurusan PBNu sampai ke bawah," tandasnya.
(dpe/fat)
