PBNU Sebut Kedudukan Dewan Syuro di PKB Nyaris Tak Ada Kewenangan Apapun

PBNU Sebut Kedudukan Dewan Syuro di PKB Nyaris Tak Ada Kewenangan Apapun

Faiq Azmi - detikJatim
Rabu, 14 Agu 2024 09:25 WIB
Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf saat menyampaikan tanggapan soal permintaan kiai NU benai PKB.
Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Foto file: Faiq Azmi/detikJatim)
Surabaya -

Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf buka suara soal permintaan ratusan kiai agar dandani atau memperbaiki PKB. Gus Yahya, panggilan akrabnya menjelaskan tentang maksud pertemuan para kiai di Tebuireng Jombang, Senin (12/8/2024).

Menurut Gus Yahya, ada ketidakbenaran peranan Dewan Syuro di tubuh PKB. Dewan Syuro dianggap sudah tidak memiliki peran apapun dalam partai.

"Setelah dilakukan pendalaman baik melalui studi dokumen-dokumen yang pernah ada selama ini, maupun juga dari keterangan narasumber yang diundang, ada satu masalah sangat mendasar sekurang-kurangnya yang bisa dilihat dan dirasakan semua orang," kata Gus Yahya di kediaman Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar di Surabaya, Selasa (13/8/2024).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bahwa di dalam PKB itu kedudukan dewan syuro telah dieliminasi sedemikian rupa sehingga dewan syuro dalam struktur PKB itu sekarang nyaris tidak lagi memiliki kewenangan apapun dalam pembuatan keputusan," tegasnya.

"Ini adalah perubahan yang sangat fundamental terhadap desain PKB yang dulu disiapkan oleh PBNU pada saat didirikan. Jadi kita tahu PKB ini didirikan PBNU secara struktural melalui keputusan organisasi kelembagaan, dan melalui konsolidasi struktural dari keseluruhan jajaran NU ke bawah. Dengan desain yang disiapkan PBNU mengenai landasan-landasan nilainya dan struktur yang dirancang untuk memelihara nilai-nilai itu," tambahnya.

ADVERTISEMENT

Gus Yahya mengungkap saat ini realitas desain yang dibuat PBNU kepada PKB sudah berubah. Sehingga nilai-nilai dari PBNU sudah tidak selaras dengan PKB pada saat didirikan dahulu.

"Kita lihat di sana-sini ada ketidakselarasan apa yang dulu digariskan pada saat didirikannya. Seperti misalnya nilai-nilai yang terkandung dalam dokumen yang disebut sebagai pokok-pokok pikiran NU mengenai reformasi. Sehingga dokumen yang disebut mabda siyasi PKB itu kalau dilihat dengan teliti maka akan ada ketidakselarasan," terangnya.




(faa/fat)


Hide Ads