.webp)
Puluhan SMP Negeri di Tulungagung mengalami kekurangan siswa baru pada saat dilakukan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) secara daring. Dari 48 sekolah, hanya 13 yang memenuhi pagu.
Sekretaris Dinas Pendidikan Tulungagung Syaifudin Juhri mengatakan SMP yang mampu mendapatkan siswa sesuai dengan pagu rata-rata berada di ibu kota kabupaten dan ibu kota kecamatan.
"Ada 13 yang pagunya terpenuhi, sedangkan 35 SMP belum terpenuhi. Itu untuk yang online, sedangkan offline kami belum menerima datanya," kata Syaifudin Juhri, Selasa (2/7/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dari puluhan sekolah tersebut pendaftar paling sedikit berada di sekolah pinggiran, seperti SMPN 2 Rejotangan, SMPN 3 Bandung dan SMPN Satu Atap Sendang.
"Yang paling sedikit itu ada yang dapat delapan, enam dan lima siswa," ujarnya.
Sepinya jumlah pendaftar tersebut telah terjadi selama bertahun-tahun. Hak itu diakibatkan oleh sejumlah faktor, di antaranya munculnya sekolah swasta di sekitar hingga minimnya lulusan sekolah dasar.
"Dengan adanya sekolah swasta, tingkat persaingan antarsekolah sekarang lebih ketat," jelasnya.
Syaifudin menambahkan terkait kondisi itu dinas pendidikan bersama jajaran sekolah telah berusaha semaksimal mungkin menggaet siswa baru, termasuk berkeliling ke sekolah dasar maupun rumah warga.
"Guru-guru itu sampai door to door, ada yang ditawari seragam dan sebagainya," imbuhnya.
Untuk memenuhi bangku kosong tersebut, Dinas Pendidikan Tulungagung membuka pendaftaran gelombang dua secara luring. Diharapkan PPDB gelombang dua tersebut dapat menambah peserta didik baru.
"Hari ini kami minta seluruh sekolah untuk melaporkan hasil dari PPDB offline (luring)," kata Syaifudin.
Sekretaris Dinas Pendidikan ini menambahkan apapun hasil dari PPDB tahap dua dipastikan tidak akan mengganggu kegiatan belajar mengajar (KBM). Sekolah akan menyelenggarakan sesuai kalender pendidikan yang telah ditetapkan.
"Untuk sekolah yang masih kekurangan murid masih tetap buka pendaftaran hingga menjelang MPLS (Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah). Karena kami harus menjamin anak-anak mendapatkan sekolah," jelasnya.
Syaifudin menjelaskan meskipun sejumlah sekolah kesulitan untuk memenuhi pagu siswa baru, dinas pendidikan tidak akan melakukan merger sekolah.
"Ya karena sekolah-sekolah itu didirikan untuk mengakomodasi siswa dari lingkungan sekitar. Kalau sekolahnya dimerger, mereka mau sekolah di mana," jelasnya.
(dpe/iwd)
