.webp)
Ribuan buruh di Jawa Timur bakal menggelar aksi unjuk rasa di Surabaya. Mereka akan menyuarakan protes tentang kebijakan potongan wajib 3% Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Sekretaris Konferensi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jatim Jazuli mengatakan pihaknya akan melakukan aksi unjuk rasa di kota pahlawan pekan depan. Aksi ini telah disepakati dalam konsolidasi kemarin malam.
"Kami sudah konsolidasi semalam (29/5) dan kami akan melakukan demonstrasi dalam pekan depan ini," kata Jazuli saat dikonfirmasi detikJatim, Kamis (30/5/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menyebut bakal ada ribuan buruh se-Jatim yang akan mengikuti aksi. Menurutnya, Tapera hanya akan membebani buruh di tengah upah yang masih minim pasca penerapan UU Omnibus Law.
"Sekitar 1.000 orang dari perwakilan serikat buruh se-Jatim di Pemprov Jatim. Karena tidak ada pilihan kalau asal potong terus dan memangkas hak kita maka akan kita lawan," jelasnya.
Hal senada disampaikan Wakil Sekretaris DPW FSPMI Provinsi Jatim Nuruddin Hidayat. Menurutnya dirinya akan melakukan konsolidasi terlebih dulu sebelum menggelar aksi.
"Pastinya (turun ke jalan), karena saya melihat pada Tapera ini pemerintah harus mengajak buruh untuk menjaring aspirasi atau masukan-masukan. Kami mau konsolidasi internal terlebih dulu sekaligus membedah dan menerima saran serta masukan perbaikan, kami akan membahas di tingkat Jatim, tapi kami tentu menunggu arahan teman-teman yang ada di pusat," ujarnya.
Nurrudin menyatakan bahwa para buruh ingin agar program Tapera jangan dijalankan terlebih dahulu. Seharusnya, kata dia, hal ini dimusyawarahkan bersama terlebih dulu.
"Ayo kita duduk bareng antara pemerintah buruh dan pengusaha untuk merumuskan kebijakan yang pas untuk diterima oleh semua pihak. Informasinya, dari sisi pengusaha pun menolak kebijakan Tapera ini," ungkapnya.
Pada prinsipnya, Nurrudin dan perwakilan buruh akan memperjuangkan jaminan perumahan untuk buruh dan rakyat. Ia menilai tidak manusiawi juga apabila buruh bekerja puluhan tahun tapi tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya berupa papan atau rumah.
"Regulasinya ini harus berpihak pada burung dan jangan membebankan buruh di tengah kesulitan ekonomi beserta kenaikan upah yang tidak signifikan pasca adanya UU Omnibus Law," tutupnya.
(dpe/iwd)
