.webp)
Angka balita stunting di Kabupaten Jombang masih sangat tinggi dan meningkat. Jumlahnya mencapai 5.354 anak. Sayangnya, anggaran bantuan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) senilai Rp 6 miliar hanya dipakai untuk pulsa dan transportasi tim pendamping keluarga.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKB PPPA) dr Pudji Umbaran mengatakan bahwa tahun ini pihaknya mendapatkan bantuan Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK BOKB) dari Kemenkes sekitar Rp 6 miliar.
"Anggaran di kami terkait stunting sekitar Rp 6 miliar. Terbagi menjadi bantuan operasional dalam bentuk pulsa, transportasi, dan ATK (alat tulis kantor). Karena pelaporan via Google Form sehingga butuh pulsa. Kemudian kedua untuk transportasi pendampingan," kata dr Pudji kepada wartawan, Jumat (14/7/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tim pendamping keluarga di Kabupaten Jombang, kata dr Pudji jumlahnya sebanyak 3.045 orang. Tim ini dibentuk di setiap desa terdiri dari unsur Tim Penggerak PKK, bidan desa, dan kader keluarga berencana. Setiap pendamping keluarga menerima bantuan pulsa Rp 100.000 dan transportasi pendampingan Rp 100.000 selama 10 bulan.
Menurut dr Pudji, tim pendamping keluarga bertugas mendata dan melakukan verifikasi serta validasi keluarga berpotensi stunting. Kriteria keluarga potensi stunting adalah 4T, yakni terlalu dini menikah, terlalu tua melahirkan, terlalu banyak melahirkan dan terlalu dekat jarak waktu melahirkan.
"Antara lain tugasnya konseling gizi, penimbangan bayi yang lahir, konseling catin (calon pengantin) dan ibu hamil. Efektivitasnya belum maksimal karena tidak ada bantuan kepada keluarga. Kami tidak bisa membantu makanan dan lain-lain karena tidak ada anggaran itu di tempat kami," ujarnya.
Berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, angka stunting di Jombang 21,2 persen. Sedangkan pada 2022 dari hasil pendataan Pemkab Jombang, angka balita stunting dan berpotensi stunting justru meningkat menjadi 22,1 persen atau mencapai kurang lebih 25.000 keluarga.
"Masih cukup tinggi karena 22,1 persen itu ada stunting dan berpotensi stunting," ungkapnya.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang drg Budi Nugroho menambahkan bahwa jumlah balita stunting tahun ini totalnya mencapai 5.354 anak. Untuk menangani kasus stunting, pihaknya mengalokasikan anggaran Rp 379,7 juta. Penanganan balita stunting itu bisa berupa pencegahan dan intervensi.
"Anggaran itu di antaranya untuk pemberian makanan tambahan, obat-obatan dan vitamin, juga tablet penambah darah untuk remaja putri," tandasnya.
(dpe/iwd)
