.webp)
Wakil Bupati Bangkalan Mohni mengatakan kekosongan jabatan bupati nantinya akan segera diproses oleh Kemendagri melalui Pemerintah Provinsi Jatim. Sehingga, pengisian jabatan akan ditunjuk oleh pemerintah di atasnya.
"Untuk kekosongan jabatan Pak Bupati nanti kami serahkan ke Bu Gubernur dan Kemendagri, karena itu bukan kewenangan kami," jelas Mohni, Kamis (8/12).
Sementara itu, terkait kekosongan jabatan lima kepala dinas (kadis) akan segera diisi pelaksana tugas (Plt). Kelima kadis di Bangkalan yang ikut ditangkap KPK itu antara lain Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Hosin Jamili, Kadis PUPR Wildan Yulianto, Kadis Perindustrian dan Tenaga Kerja Salman Hidayat, Kadis Ketahanan Pangan Achmad Mustaqim, dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Agus Eka Leandy.
"Sedangkan untuk lima kepala dinas, kami akan segera menunjuk pelaksana tugas agar bisa terisi sementara," tambah Mohni.
 Wabup Bangkalan Mohni. (Foto: Kamaluddin/detikJatim) |
Diketahui, lima pejabat di Bangkalan itu terlibat kasus jual beli jabatan yang dilakukan pada 22 Februari 2022 lalu. Mereka dilantik saat malam hari. Padahal, biasanya kegiatan pelantikan digelar siang hari.
Seperti diberitakan sebelumnya, Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron dan 5 kepala dinas di Bangkalan ditangkap KPK atas kasus suap lelang jabatan, Rabu (7/12). Bupati yang akrab disapa Ra Latif itu sudah menyandang status tersangka sebelum ditangkap. Ra Latif langsung diterbangkan ke Jakarta malam harinya.
(dpe/dte)
