Wakil Ketua DPRD Jatim, Anwar Sadad meminta Pemprov Jatim serius dalam menyusun APBD 2023. Sebab, tahun 2023 merupakan tahun terakhir Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak memenuhi janji politiknya.
"Rencana besok Gubernur akan menyampaikan Nota RAPBD 2023 di hadapan DPRD Jatim. Nota tersebut memiliki tingkat urgensitas tinggi, karena tahun 2023 merupakan tahun terakhir bagi Gubernur dan Wakil Gubernur membuktikan janji kampanye yang digambarkan sebagai Nawa Bhakti Satya," kata Sadad di Kantor DPRD Jatim, Kamis (29/9/2022).
Sadad mengatakan selama kepemimpinan Pemprov Jatim di bawah Khofifah-Emil ini, banyak program yang belum jalan optimal. Hal itu dikarenakan adanya pandemi COVID-19.
"Periode kepemimpinan Gubernur-Wakil Gubernur ini tak dipungkiri penuh tantangan, terutama menghadapi krisis pandemi COVID-19 yang meluluhlantakkan bangunan sosial dan ekonomi sebagian masyarakat Jatim," ungkapnya.
"Akan tetapi yang harus disyukuri, Jatim ini provinsi yang diberkahi. Masyarakat Jatim tergolong patuh membayar pajak daerah. Dibuktikan dengan kinerja pendapatan dari sektor pendapatan asli daerah tak serta-merta anjlok, bandingkan dengan provinsi Jabar misalnya," lanjutnya.
Ketua DPD Gerindra Jatim ini mencontohkan pada tahun 2021, APBD Jatim telah pulih, di mana pendapatan asli daerah mencapai angka Rp 18,9 Triliun.
"Angka itu hampir setengah triliun lebih tinggi dari pendapatan asli daerah pada saat Khofifah-Emil baru menjabat di awal tahun 2019. Yang belum pulih sepenuhnya adalah kinerja-kinerja lainnya, terutama yang tergolong sebagai indikator kinerja utama," ungkapnya.
PR di Jatim, lanjut Sadad adalah soal kemiskinan. Ia meminta Gubernur Khofifah fokus menurunkan angka kemiskinan pada tahun 2023 ini.
